Bayar Tunggakan DBH, Pemprov Hentikan Proyek

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kini melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran. Langkah tersebut ditempuh guna menutupi tunggakan dana bagi hasil (DBH) yang tidak dibayarkan ke kabupaten/kota pada tahun 2018.
Persoalan ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap penggunaan APBD tahun lalu.
Seperti diketahui, pada 2018 lalu ada sekitar Rp564 miliar dana bagi hasil yang tak dibayarkan pemprov pada tahun berjalan. Akibatnya, di triwulan pertama tahun 2019 Pemprov Sulsel harus membayar tunggakan tersebut.
Untuk tahun ini, pembayaran bagi hasil ke kabupaten/kota baru rampung sampai bulan Maret. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat ini tengah menyiapkan proses pembayaran untuk bulan April hingga Juni.
Dari hasil kalkulasi tim anggaran Pemprov Sulsel, ada kekurangan anggaran setelah proses pembayaran dana bagi hasil 2018 dan sisa dana bagi hasil tahun 2019. Jumlahnya sekitar Rp500 miliar. Untuk menutupinya harus dilakukan rasionalisasi anggaran.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, rencana rasionalisasi ini difokuskan pada belanja langsung, terutama belanja rutin. Mulai dari anggaran perjalanan dinas, makan minum, serta alat tulis kantor (ATK).
“Ada belanja rutin, tapi itu balancenya saja yang belum terealisasi, Apalagi yang belum terserap. Termasuk proyek yang kemungkinan tidak bisa selesai tahun ini, kita hentikan saja,” kata Sudirman usai memimpin rapat koordinasi rasionalisasi anggaran di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/6).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman, menambahkan khusus belanja rutin akan dipangkas 50 persen. Dengan kondisi ini, ASN Pemprov dipastikan harus berhemat untuk kegiatan perjalanan dinas, belanja ATK, serta makan dan minum.
“Jadi bukan keseluruhan diambil. Kenapa diambil 50 persen? Kan sekarang sudah bulan Juni, ada kemungkinan itu kita tidak habiskan sampai berakhir ini tahun,” tambahnya.
Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel juga diminta untuk segera melakukan inventarisasi paket lelang yang akan dihentikan atau dikurangi pagu anggarannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Haikal Hasan, menjelaskan sejauh ini dari 520 paket pekerjaan, yang sudah dilelang baru 280 paket. Sisanya sementara persiapan proses lelang di pokja.
“Kalau infrastruktur itu, kita akan melihat apakah ini bisa terserap sampai September dan sudah selesai fisiknya. Daripada dia jadi Silpa, lebih baik kita potong anggarannya,” jelas Haikal.
“Misalnya ada pembangunan anggarannya fisiknya itu sekitar Rp10 miliar harus selesai Desember. Kita lihat dulu apakah bisa selesai Desember. Kalau ternyata belum bisa selesai, maka dipotong tengahnya. Hasilnya Rp5 miliar,” lanjutnya.
Terkait program prioritas gubernur Sulsel, Haikal menyebutkan tetap berjalan. Seperti pembangunan rumah sakit regional yang masih menunggu persetujuan DPRD agar bisa dilakukan dalam bentuk kontrak multiyears. (rhm/rus)