Fraksi Soroti Ranperda Pelaksanaan APBD

MAKASSAR , BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan ramai-ramai menyoroti dan mempertanyakan kinerja pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 lalu.
Apalagi, pada tahun itu, terjadi peralihan kepemimpinan di Pemprov Sulsel dari Gubernur Sulsel sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo ke Gubernur Sulsel periode 2018-2023 Nurdin Abdullah.
Pada Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah Sulsel tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Marthen Rantetondok menyampaikan beberapa pertanyaan.
Pertama, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp9,25 triliun tidak sesuai target sebesar Rp9,54 triliun.
Kedua Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp3,97 triliun lebih hanya terealisasi sebesar Rp3,94 triliun lebih.
Selain Marthen, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Fadriaty AS juga menyoroti pelaksanaan APBD 2018 mengingat pada tahun itu lebih banyak berfokus menyukseskan pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dan persiapan Pemilihan Umum 2019. “Kami mengapresiasi atas kinerja yang ditunjukkan dalam peningkatan pendapatan dan belanja daerah dibanding dengan tahun sebelumnya,”ujar Fadriaty.
Sementara itu, padangan dari Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Marjono tidak menemukan detail tentang kinerja pemerintah. Apalagi tidak dijelaskan beberapa hal pokok terkait pertumbuhan indikator dengan kondisi riil di masyarakat serta bagaimana trend yang terjadi dengan angka kemiskinan. Hanya menjelaskan pertumbuhan penduduk, IPM dan angka pengangguran.
Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan jika salah satu BUMD yang dimiliki oleh daerah hanya menjadi benalu bagi APBD, maka sudah saatnya gubernur mengkaji-ulang untuk dipertahankan atau dilepaskan atau merecovery dengan perombakan sistem manajemen dan sumber daya manusia.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga mempertanyakan soal laporan realisasi pendapatan daerah, khususnya pada rencana pendapatan transfer dan dana perimbangan yang direncakana sebesar Rp5,53 triliun.
Adapun pertanyaan yang diajukan Fraksi Nasdem, PPP, PKS, Hanura, PDIP serta Fraksi Ummat hampir senada yang disampaikan keempat fraksi diatas.
Rapat paripurna DPRD Sulsel yang dipimpin wakil ketua DPRD Sulsel Yusran Sofyan dihadiri wakil ketua Syaharuddin Alrif dan Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani. (rif)