SIDRAP, BKM — Untuk memperbaiki sistem mutasi dan promosi jabatan sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Sidrap, LSM Jaringan Informasi Masyarakat Transparan (Jimat) meminta Pemkab Sidrap menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini sebagai wujud komitmen Pemkab Sidrap sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Ketua LSM JIMAT Sidrap, Ruslan, S.IP Senin (24/6) mengatakan Pemkab sebaiknya segera berkomunikasi dengan KPK atas rencana pelaksanaan mutasi tersebut.
“Rencana pelaksanaan mutasi besar-besaran oleh Pemkab membuat sejumlah pejabat eselon II dan III resah dan tidak tenang dalam bekerja,”ujar Ruslan.
Menurutnya, isu mutasi yang berembus kencang sejak beberapa hari terakhir ini seharusnya tidak menjadi momok yang menakutkan bagi pejabat. Tapi tetap fokus bekerja dan Bupati Dollah Mando akan menilai dan mempertimbangkan langkah yang tepat.
“Melihat banyaknya pejabat yang merangkap tentunya mutasi itu perlu dilaksanakan. Karena bila hal ini tidak segera dibenahi, otomatis kualitas pelayanan publik akan tidak maksimal,” tandas Ruslan. (ady/C)
LSM Jimat Harap Pemkab Gandeng KPK
