PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan pernyataan resmi terkait pencopotan salah satu pejabat eselon II. Melalui Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, disebutkan bahwa giliran Kepala Biro (Karo) Umum Muh Hatta yang telah dinonaktifkan dari jabatannya per 1 Juli 2019.
“Iya, sudah dibebastugaskan dari jabatannya,” ungkap Hayat, kemarin.
Sebenarnya, berdasarkan informasi yang beredar, SK penonaktifan Hatta sudah diteken Gubernur HM Nurdin Abdullah sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, mempertimbangkan kondisi Pemprov Sulsel saat ini, SK tersebut ditunda pemberlakuannya.
Ada fenomena cukup menarik dari pencopotan beberapa pejabat eselon II Pemprov Sulsel. Setelah mengambil keputusan untuk memecat pejabatnya, Nurdin melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
Jumras misalnya. Setelah memutuskan mencopot mantan kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut, Nurdin melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
Sementara saat mencopot Luthfi Natsir dari jabatannya sebagai Inspektur Inspektorat, orang nomor satu itu langsung bertolak ke Jerman dan Belanda.
Hal yang sama juga terjadi pada Muh Hatta. Setelah mengumumkan ke media jika di Biro Umum ada indikasi penggunaan SPPD fiktif dan beberapa temuan lainnya, Nurdin bertolak ke Bangkok, Thailand, dan Jepang.
Berbeda dengan dua pejabat lainnya, SK pencopotan Hatta tidak diserahkan setelah orang nomor satu Sulsel itu sudah kembali ke tanah air.
Setelah Hatta dicopot dari jabatannya, Nurdin kemudian menunjuk Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan Idham Kadir sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum.
Dikonfirmasi BKM seputar penunjukan dirinya tersebut, Idham membenarkan hal itu. ”Sebagai seorang ASN, kita harus melaksanakan apapun keputusan pimpinan. Di manapun ditugaskan, harus siap,” tandasnya, kemarin.
Namun ada yang menarik yang disampaikan Idham. Sebenarnya, yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas sebagai Plt Biro Umum sejak 26 Juni lalu.
Kepala Biro Umum M Hatta yang dikonfirmasi terkait penonaktifan dirinya, mengatakan menerima apapun keputusan pimpinan. Jika memang dinonaktifkan, dia ikhlas.
Selain itu, kata Hatta, sejak awal ia memang sudah siap menerima apapun keputusan pimpinan terhadap dirinya. Karena itu, Hatta jauh hari sudah mengurus rencananya untuk pindah ke pusat. Hatta diketahui ikut proses lelang jabatan sebagai kepala Biro Administrasi Pimpinan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Hatta sendiri ikut mengincar jabatan di pusat ini, setelah mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
“Saya ikut seleksi setelah dapat izin dari gubernur. Karena syarat untuk ikut tes itu harus ada izin pimpinan tertinggi di tempat asal kita bekerja,” kata Hatta.
Dalam lelang ini, Hatta sudah ikut assessment, tes wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Tes tersebut telah dilalui Hatta, dan kini ia mengatakan berada di peringkat dua dari sejumlah peserta lelang.
“Alhamdulillah, semoga lancar prosesnya,” pungkas Hatta. (rhm/rus)
Dicopot Karo Umum, Hatta Pindah ke Pusat
