Momen Hari Anak Nasional, Mamuju Terima Penghargaan dari Menteri PPPA

MAMUJU, BKM — Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2019 terbilang momentum yang cukup istimewa bagi Kabupaten Mamuju. Pasalnya, dihari perayaan yang bertujuan menghormati hak-hak anak tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menerima penghargaan kriteria Sekolah Ramah Anak tingkat Madrasah Tsanawiah (MTs) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI).
Pemberian penghargaan dilakukan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise, dalam gelaran malam penganugerahan yang dilangsungkan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa malam (23/7). Penghargaan diterima Bupati Mamuju, H Habsi Wahid.
Usai kegiatan itu, Bupati Mamuju, Habsi Wahid kepada wartawan mengaku sangat berbahagia atas pemberian penghargaan tersebut. Dirinya juga tidak lupa berterimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah mendorong terwujudnya sekolah ramah anak di Mamuju.
”Ini adalah kriteria kedua yang kita dapatkan setelah tahun sebelumnya kita juga menerima penghargaan serupa untuk kategori pencegahan pernikahan usia dini anak terbaik. Ini akan jadi modal besar kita untuk meraih predikat Kabupaten Ramah Anak ditahun depan,” kata Habsi.
Dijelaskan, dua penghargaan yang diterima tersebut adalah buah dari komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Mamuju untuk menjadikan daerah bergelar Manakarra menjadi kota yang benar-benar ramah terhadap anak, baik dari aspek kebijakan yang berorientasi kepada pemenuhan hak anak, hingga sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan.
”Dua penghargaan yang kita terima ini adalah modal kita untuk segera mewujudkan kabupaten layak anak yang banyak diidamkan daerah lain. Karena dengan predikat tersebut mengindikasi bahwa pembangunan yang kita lakukan telah terintegrasi dan memperhatikan semua aspek. Tidak terkecuali hak-hak anak yang merupakan salah satu domain penting dalam pembangunan. (alaluddin)