MAKASSAR, BKM — Ada kabar menggembirakan bagi dunia pendidikan di Sulsel. Mulai tahun 2020 mendatang, para ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA dan SMK di daerah ini bisa bebas tes masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Ini adalah gagasan dan ide dari Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo. Irman sudah melakukan road show kepada tiga rektor perguruan tinggi negeri di Makassar. Masing-masing Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Ariestina, Rektor Universitas Negeri Makassar Prof Dr Husain Syam, dan Rektor UIN Alauddin Prof Dr Hamdan Juhannis.
Ketiga pimpinan PTN tersebut merespons positif gagasan None, sapaan akrab Irman. Mereka juga menyampaikan kesiapan untuk membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru itu tanpa mengabaikan kompetensi akademik siswa bersangkutan.
Rektor UNM Prof Dr Husain Syam, menyebut ide tersebut sebagai lompatan besar di bidang pendidikan. Menurutnya, setiap lembaga pendidikan tinggi, terutama yang berstatus negeri senantiasa mempertimbangkan kompetensi akademik setiap calon mahasiswanya. Termasuk para ketua OSIS.
“UNM siap menerima ketua OSIS SMA dan SMK tanpa tes. Apalagi kompetensi akademik, karakter, dan leadership menjadi persyaratan utama bagi calon ketua OSIS di setiap sekolah,” ujar Prof Husain.
Diakui, sejauh ini beberapa kampus di Jawa sudah membuka jalur khusus ketua OSIS. Hanya memang kuotanya terbatas. Di Sulawesi Selatan, kemungkinan baru bisa dibuka 2020 mendatang, setelah Dinas Pendidikan merancang khusus proses seleksi dan pemilihan ketua OSIS yang lebih berkualitas.
Sebelumnya, Irman Yasin Limpo melaporkan kepada para rektor PTN di Makassar tentang gagasannya melakukan pemilihan ketua OSIS di Sulsel secara serentak di 1.200 lebih SMA dan SMK di Sulsel. Pola pemilihan yang baru ini agak mirip dengan pemilu legislatif yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Irman, pada pemilihan ketua OSIS yang disingkat pilketos itu dibentuk panitia pemilihan yang berasal dari perwakilan kelas. Masing-masing kelas lalu mengajukan calon. Selain pelaksana, juga dibentuk pengawas dan lembaga semacam mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi ini berasal dari pengawas sekolah, guru BK, guru pembina OSIS dan mantan ketua OSIS di sekolah bersangkutan.
“Insyaallah pemilihan ketua OSIS serentak ini akan melahirkan generasi-generasi berkualitas yang memiliki leadership kuat,” kata Irman.
Ia menambahkan, hasil piltekos yang baru pertama kali digelar serentak ini akan didokumentasikan dan disimpan dalam lembaran daerah. Dokumen itu berisi tentang profil masing-masing ketua OSIS SMA dan SMK, berikut perolehan suaranya dalam pemilihan tersebut. Bahkan Irman juga mengusulkan agar surat keputusan pengangkatan ketua OSIS SMA dan SMK itu ditandatangani langsung oleh gubernur Sulsel.
“Mengapa ditandatangani langsung gubernur? Agar ada kebanggaan tersendiri bagi para ketua OSIS SMA dan SMK tersebut. Gubernur yang meng-SK-kan, tetapi pelantikannya dilakukan di sekolah oleh masing-masing kepala sekolah,” kata Irman lagi. (*/rus)
2020, Ketua OSIS Bebas Tes Masuk PTN
