MAKASSAR, BKM– Dinilai sering mengalami keterlambatan dalam mengagendakan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar langsung mengelak dan mengaku akan tancap gas.
Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, Herman, menegaskan, ia selalu melihat pola kerja dewan yang terlalu santai dalam mengagendakan pembahasan hingga penyelesaian pada akhir-akhir tahun.
“Kita belum pantau lagi di dewan, tapi pasti terlambat lagi. Kondisi ini sudah menjadi pola kerja dewan. Selalu merancang banyak prolegda hingga 30 buah tapi 19 saja belum selesai. Seharusnya bulan juli itu sudah masuk agenda KUA/PPASnya, sekarang saya belum tahu ini sudah masuk apa tidak,” ungkapnya, Rabu (14/8).
Bahkan menurutnya, waktu yang semakin mepet di sisa masa jabatan anggota DPRD, digunakan dewan untuk segera membahas KUA/PPAS APBD Perubahan. “Mungkin karena beberapa orang sudah malas karena sisa waktu yang sedikit lagi. Makanya saya bilang Bamus yang menjadwal agenda DPRD, setiap masa sidang harus benar-benar diperhatikan mengingat waktu semakin mepet saya pesimis bisa diselesaikan,” tuturnya.
Tudingan yang dikatakan Kopel dibantah oleh Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali. Ia menilai kopel kurang melihat betul kinerja dewan di DPRD Makassar. Sebab Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah merasionalisasi Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(P-PPAS) tahun 2019.
“Tidak tau apa-apa itu. Kita ini sudah sementara membahas KUA PPAS dan lihat ada beberapa anggaran yang perlu dirasionalisasikan, sebelum kita paripurnakan hari senin untuk dibahas di rapat banggar. Jadi apa dibilang itu, salah besar,” bebernya.
Selain itu, Legislator Fraksi Demokrat ini juga mengaku optimis pembahasan APBD Perubahan 2019 tidak memakan waktu banyak, hingga ketuk palu. Pasalnya anggaran tengah banyak dirasionalisasikan utamanya di progran infrakstruktur pembangunan.
“Akan banyak yang kita rasionalisasikan, karena kita juga takut menganggarkan seperti di infrakstuktur untuk RS Batua contohnya. Nanti akan menyebabkan temuan di BPK kalau kita tidak rasionalisasikan anggarannya,” jelasnya. (ita)
Banggar Bantah tak Bahas APBD-P
