TAKALAR, BKM — Maraknya mutasi dan rolling jabatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Takalar akhir-akhir ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam mulai melaksanakan aktivitasnya.
Sejumlah dokumen dan file penting di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Takalar diduga telah disita untuk kepentingan penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi.
”Iya, KPK telah mengambil sejumlah dokumen mutasi beberapa hari lalu,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Takalar, Rahmansyah Lantara, Selasa (13/8).
Meski membenarkan kedatangan KPK di Kabupaten Takalar, namun Rahmansyah Lantara membantah adanya pihak-pihak terperiksa. Menurutnya, kedatangan KPK mengambil dokumen mutasi dalam rangka melakukan koordinasi dan supervisi.
”KPK melalui divisi pencegahan mengambil dokumen mutasi untuk koordinasi dan supervisi. Itu saja dan tidak ada pihak yang terperiksa,” ujarnya.
Seiring bergulirnya mutasi yang terus bergulir akhir-akhir ini di Kabupaten Takalar isu dugaan transaksional jabatan pun mulai merebak hingga sampai ke telinga Bupati Takalar, H Syamsari Kitta.
Tak ayal, Bupati Takalar, H Syamsari Kitta menantang sejumlah pihak untuk membuktikan adanya transaksional jabatan. ”Saya tantang semua pihak untuk membuktikan adanya transaksional jabatan,” tegas bupati Takalar belum lama ini. (ira/mir/c)
KPK Sita Sejumlah Dokumen BKD Takalar
