BULUKUMBA, BKM — Tim Agraria Komnas HAM RI menginisiasi pertemuan masyarakat Adat Ammatoa Kajang, AGRA Cabang Bulukumba dan LBH Makassar guna membahas penyelesaian konflik agraria secara konprehensif antara masyarakat Adat Ammatoa Kajang versus PT Lonsum, Kamis (22/8).
Pertemuan diikuti sejumlah pemangku adat dari Ammatoa Kajang, masyarakat penggugat, LBH Makassar dan pimpinan AGRA Bulukumba di Kantor Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Cabang Bulukumba.
Tim Agraria Komnas HAM, Nisa menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran di Kajang, Bulukumba
“Ini merupakan agenda penyelesaian konflik agraria di Bulukumba. Khusunya konflik antara masyarakat adat Ammatoa Kajang dengan PT Lonsum,” ujarnya.
Para peserta diberikan kesempatan menjelaskan peta konflik antara masyarakat adat dengan PT.Lonsum.
Pimpinan AGRA Bulukumba, Amir menjelaskan sejarah perampasan lahan oleh penjajah Belanda hingga berganti nama menjadi PT Lonsum.
“Tindakan kriminalisasi, pemukulan, pengrusakan tanaman beserta pembongkaran secara paksa oleh pihak PT Lonsum, bahkan pemukulan oleh polisi dari Polsek Ujung Loe semua telah terjadi. Kasus ini sudah lama dan kami berharap segera dapat ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Sementara Tim LBH Makassar, Edy Kurniawan Wahid menjelaskan, poin mengenai pelanggaran PT Lonsum
yakni tidak adanya Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan dan beberapa izin yang lain yang harusnya dimiliki PT Lonsum selama ini,” pungkasnya. (min/D)