MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) meminta setiap kelurahan megutus satu orang penasehat wali kota untuk di tunjuk sebagai koordinator.
Penunjukan tersebut diberikan sepenuhnya kepada lurah kemudian di laporkan ke Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) untuk di data.
Kepala BPM Setda Kota Makassar, Iskandar Lewa mengatakan perhari ini, minggu (25/8) sekitar 90 orang nama nama koordinator wali kota yang telah dilaporkan ke BPM dari 153 kelurahan.
“Alhamdulillah Sudah 90 masuk koordinator penasehat wali kota namun masih kurang 60 dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar,” kata Iskandar lewa.
Dari 3.819 jumlah penasehat wali kota yang tersebar di 153 kelurahan akan diwakili oleh masing masing koordinator, hal tersebut dilakukan, lanjut Iskandar agar memudahkan koordinasi dan komunikasi.
“Jumlah penasehat kurang lebih 3.819 dan insentifnya pun tidak ada bagi koordinator. Ini hanya untuk mempermudah komunikasi karena jumlah begitu banyak. Bayangkan saja kalau ada rapat kita undang semua itu,” ujarnya.
Sehingga menurut Iskandar, bisa memudahkan pemerintah dalam penataan kelembagaan. Minimal satu orang atau yang mewakili setiap kelurahan adalah koordinatornya.
Apalagi, lanjut Iskandar, Peraturan Wali Kota (Perwali) yang telah ditetapkan oleh wali kota sebelumnya masih belum diketahui seluruh penasehat.
“Kan masih banyak penasehat wali kota yang belum tau apa tugas dan fungsinya , jadi nanti koordinator akan mewakili setiap kelurahan. Jadi tidak ada ji tendensinya hanya mempermudah saja penataan lembaga kemasyarakatan,” tutupnya.(nug/war/c)