Akhiri Kegaduhan, NA ‘Parkir’ Tiga Pejabat

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah merotasi delapan pejabat eselon II di jajarannya. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (26/8).
Mutasi ini bergulir hanya selang beberapa hari setelah berakhirnya masa tugas Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel.
Dari pejabat yang bergeser, tiga di antaranya ‘diparkir’ dan diplot menjadi staf ahli. Mereka adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Andi Asmanto Baso Lewa. Kepala Dinas Kehutanan M Tamsil. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jufri Rahman.
Posisi yang sama ditempati Iqbal Suhaeb yang saat ini menjadi penjabat (pj) wali kota Makassar. Ia diposisikan sebagai staf ahli, dari sebelumnya sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel.
Sementara dua pejabat yang sebelumnya menjadi pelaksana tugas (plt), dilantik sebagai pejabat definitif. Mereka adalah Denny Irawan yang menjadi pejabat definitif kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sedang Hasan Sijaya sebagai pejabat definitif kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Sulsel.
Dua pejabat lainnya dirotasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain, yakni Ilham A Gazaling. Kepala Dinas Sosial ini digeser menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Irman Yasin Limpo, dipindah sebagai kepala Balitbangda Sulsel.
Proses pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan langsung Gubernur HM Nurdin Abdullah, tanpa dihadiri Pj Wali Kota Makassar Iqbal S Suhaeb.
Usai melantik, Nurdin dengan nada sedikit emosional membeberkan kondisi yang terjadi saat ini di Pemprov Sulsel. Dia mengatakan, sudah hampir setahun dirinya menjabat sebagai gubernur Sulsel. Waktu itu dianggap sudah sangat cukup untuk melakukan evaluasi kinerja.
Kondisi yang terjadi nyaris setahun terakhir adalah kegaduhan. Itu disebabkan karena ada aparat lingkup Pemprov Sulsel yang tidak bisa membawa diri dan tidak ikhlas membantu mewujudkan program-program di pemerintahan.
“Setahun dapat amanah sebagai gubernur, saya tidak bisa berbuat banyak karena persoalan internal. Saya ingin ini kita akhiri. Tidak ada konflik lagi dalam pemerintahan. Mari bekerja profesional. Jangan sampai hanya persoalan kecil, waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak penting,” ujarnya.
Nurdin juga menyindir jika selama ini ada orang yang tidak memiliki kewenangan, ternyata berani menentukan jabatan seorang pejabat.
“Jadi ke depan, saya ingin tegakkan pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang bersih. Kan lucu ada orang yang selama ini bisa tentukan jabatan. Mari kita tegakkan mekanisme. Saya tegaskan, siapapun yang bermain-main akan kita berikan sanksi. Tidak ada satupun yang boleh campur tangan urusan jabatan,” tegasnya.
Orang nomor satu Sulsel itu pun mengajak seluruh ASN Pemprov Sulsel untuk sama-sama menegakkan integritas pemerintahan setelah selama hampir setahun ini, hanya bergulat pada persoalan internal.
Kepada pejabat eselon II yang dilantik, Nurdin mengemukakan, peluang untuk menduduki jabatan lain bagi mereka masih terbuka lebar. Karena setelah melakukan rotasi, seluruh jabatan yang kosong saat ini dan dijabat pelaksana tugas akan dilelang dalam waktu dekat.
“Jadi silahkan ikut bidding (lelang), karena saya tahu banyak orang yang kompetensinya sangat bagus,” tambahnya.
Terkait pelantikan pejabat eselon III dan IV yang menjadi kontroversi hingga persoalannya dibawa ke hak angket, Nurdin menegaskan, dalam waktu dekat akan dievaluasi. Informasi yang berhasil dihimpun, Jumat pekan ini, evaluasi tersebut akan dilaksanakan.
Sekretaris Provinsi Sulsel Abd Hayat Gani menjelaskan, usai pelantikan pejabat eselon II, pihaknya langsung mengadakan pertemuan dengan gubernur. Tujuannya untuk menentukan siapa-siapa saja pelaksana tugas yang dipilih untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pejabat lama yang telah dirotasi.
Hayat mengemukakan, pada posisi kepala Dinas Pendidikan, untuk sementara ditunjuk Kepala BKD Asri Syahrun Said sebagai pelaksana tugas. Sementara plt kepala Bappeda ditunjuk Prof Rudy Djamaluddin, yang merupakan kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Kepala Dinas Sosial sementara dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Imran Jausy. Sedang kepala Kesbangpol dipercayakan kepada Ni’mal Lahamang selaku plt. (rhm/rus)