MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar mulai melunak atas sikap dari Kementrian Dalam Negeri yang menarik jaringan server di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.
Rencana, Selasa (27/8) hari ini, pemkot akan melantik pejabat Kepala Disdukcapil yang baru, setelah sebelumnya Kemendagri protes akan sikap Pj Wali Kota yang melantik Nielma Palamba sebagai Kadisdukcapil menggantikan Aryati Puspasari Abadi dengan sepihak, tanpa meminta persetujuan dari Kemendagri.
Rencana mutasi Kadisdukcapil Kota Makassar dibenarkan, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Muh Ansar, kemarin. Plt Kadis Pekerjaan Umum ini berharap setelah pelantikan pejabat baru pelayanan di Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil bisa aktif kembali seperti pelayanan pengurusan KTP, KK, dan lainnya.
“Besok (hari ini) dipastikan layanan di Disdukcapil sudah diaktifkan, seiring dengan dilantiknya Kepala Disdukcapil baru. Kita juga sudah menyurat ke Kemendagri,” kata Ansar.
Ansar menegaskan jika keputusan yang diambil pemerintah selalu berdasar pada rekomendasi. Ia meyakini kali ini pun tak akan lagi terjadi polemik.
Namun Ansar enggan menyebutkan siapa pejabat yang akan dilantik tersebut. Ia hanya menegaskan pelantikan dilaksanakan sore hari ini, dan akan menjadi rahasia hingga pelantikan dilaksanakan. Hanya saja, informasi yang berkembang di pemkot, yang akan dilantik Aryati Puspasari Abadi yang juga mantan Kadisdukcapil Kota Makassar.
“Kita lihat saja besok, datang mi saja besok (hari ini) sore. Ndak surprise kalau dikasih tau memang sekarang (kemarin),” ucapnya.
Ansar juga menambahkan, akan ada lebih dari satu pejabat yang akan dilantik. Namun lagi-lagi, Ansar masih merahasiakannya.
Sementara itu, Sekretaris BKD Kota Makassar, Basri Rachman menanggapi berbeda. Basri mengatakan bahwa Selasa ini tidak ada pelantikan yang diagendakan oleh BKD. Dirinya bahkan tidak tahu menahu akan pernyataan Ansar mengenai pelantikan.
“Tidak, tidak ada pelantikan besok (hari ini). Belum ada pelantikan dilakukan lagi ini,” kata Basri singkat.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengakui salah satu penyebab pemutusan server pelayanan Disdukcapil Kota Makassar karena penataan reposisi jabatan.
Namun, lanjut Iqbal, pihak Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan kembali ke pihak kementerian untuk dilakukan perbaikan.
“Persoalan itu kita sudah usulkan karena memang hal tersebut merupakan aturan bersama. Cuma mereka (di pusat) yang belum. Kita sudah terima masukan dari Disdukcapil lalu kita usulkan ke Gubernur kemudian Gubernur melanjutkan ke pusat untuk bagaimana mengatasinya,” kata Iqbal.
Terlepas dari itu, Iqbal menjamin jika pelayanan di kantor Disdukcapil tetap akan berjalan.
“Insyaallah untuk pelayanan tetap jalan, khusus untuk di pusatnya aja ditutup pelayanannya,” katanya.(nug/war/b)