MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, meminta ke Pemerintah Kota untuk memperhatikan pembayaran gaji atau insentif para petugas kebersihan di 15 kecamatan.
Hal tersebut ditegaskan, anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Basdir, kemarin.
Ia mengakui, nasib satgas petugas kebersihan yang ada di Makassar harus diperhatikan. Sehingga kinerja pahlawan kebersihan di masing-masing kecamatan tetap solid dan tidak kendor.
“Pemerintah kota melalui kecamatan harus perhatikan kesejahteraan para satgas kebersihan, termasuk juga satgas drainase. Jangan sampai karena terlambatnya pembayaran gaji lantas kinerja mereka jadi menurun,” kata Basdir, Rabu (28/8).
Sangat penting kata Basdir, pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan satgas petugas kebersihan dan juga drainase. Alasannya dari merekalah kota ini mendapat-kan beragam penghargaan kebersihan dan menjadikan Makassar ini bersih dan nyaman.
Sementara itu, Ketua Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo, mendesak pemerintah kecamatan agar memaksimalkan potensi terhadap retribusi sampah di masing-masing wilayah.
Tidak itu saja, kendala yang sering dihadapi seperti minimnya armada pengangkut sampah harus dapat diselesaikan. Pasalnya, minimnya armada pengangkut sampah beroperasi di kecamatan membuat pelayanan menjadi tidak maksimal.
“Saya sering sampaikan bahwa armada harus dilengkapi dengan biaya operasional dengan drivernya karena akan hanya menjadi besi tua kalau itu disimpan saja,” katanya.
Adapun untuk camat se Kota Makassar, Hasanuddin Leo meminta agar bekerja dan menyelesaikan persoalan-persoalan sampai ke akarnya seperti dengan mulai dari mengetahui jumlah produksi sampah di masing-masing wilayahnya. Karena hal itu menjadi indikator berapa armada yang ideal dibutuhkan setiap kecamatan.
“Kalau kita sudah mengetahui berapa jumlah Keluarga, berapa orang yang menghasilkan jumlah sampah, maka tentunya armada yang dibutuhkan bisa jelas. Standar-nya setiap manusia tinggal di kota itu ada 2,5 sampai 03 liter produksi sampahnya per orang, estimasi ini berlaku untuk pengelolaan persampahan seluruh Indonesia,” tutupnya.
Terpisah, Sekertaris Camat Biringkanaya, Mahyuddin, mengatakan, seluruh Satgas Kebersihan dan Drainase menerima gaji di rekening masing-masing.
“Gaji mereka kita transfer direkening pribadi. Nanti saya cek dulu di keuangan, karena biasanya itu honor diterima pada minggu ketiga atau keempat setiap bulannya,” ungkapnya.
Lanjutnya bahwa selama ini Satgas Kebersihan dalam mengambil gajinya sudah harus melalui bank kembali, bukan lagi diterima secara tunai di Kantor Camat. “Jadi semua diambil ke bank dan itu ditransferkan, biasanya. kalau ada masalah kami akan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur,” ujarnya.
Mengenai kendaraan operasional sampah yang masih beroperasi saat ini di Kecamatan Biringkanaya belum bisa memadahi di beberapa wilayah seperti kelurahan Laikang, Sudiang dan Katimbang dari sebelas kelurahan yang ada.
“Jumlah itu ada diperlengkapan ki, tapi semua beroperasi ji. Ada juga sedang di perbaiki, karena ada beberapa kelurahan memang kurang armadanya, tapi sudah ditambah kemarin di tiga kelurahan yang memang tidak ada,” katanya.
Sementara itu, Sekertaris Kecamatan Tamalanrea, Muh Rheza juga mengaku tidak ada keterlambatan gaji untuk petugas kebersihan dan satgas drainase. Namun untuk memastikannya langsung, dirinya akan mengecek dibagian keuangan jika ada petugas satgas yang belum menerima.
“Terima semua kayaknya itu, karena mereka langsung dikirimkan di rekeningnya. Tapi nanti saya liat dulu di keuangan. Armada itu kurang lebih 15 untuk delapan keluarhan, kalau rusak itu kelurahan yang tahu jelasnya,” ucapnya. (arf-jun-ita)
Dewan Minta Gaji Petugas Kebersihan Diperhatikan
