Syamsuddin Alimsyah Sodor Konsep Penanganan Honorer

BULUKUMBA, BKM–Bakal calon Bupati Bulukumba Syamsuddin Alimsyah saat ini makin populer di kalangan masyarakat sebagai. Bahkan sekarang ini banyak whatsapp group yang dijadikan warga untuk berdiskusi langsung dengannya tentang gagasan Bulukumba ke depan.
Bagi Syam demikian biasa disapa membuka ruang diskusi yang luas bersama warga perlu diapresiasi sebagai langkah positif. Selain sebagai pendidikan politik yang sehat dan juga sebagai media bagi warga secara kritis mengenal siapa sesungguhnya calon pemimpin Bulukumba ke depan. Dan yang terpenting juga sebagai salah satu media untuk mendengar langsung aspirasi publik.
“Saya senang kita bangun tradisi dan sangat positif,” ujarnya singkat saat merespon pertanyaan warga dalam salah satu group.
Salah satunya terkait dengan nasib honorer Bulukumba yang kian tak pasti. Persoalan honorer ini mengemuka dan menjadi bahan diskusi di sebuah gurp WhatsApp. Salah seorang anggota grup pemilik nomor +628525779**** menanyakan langsung kepada Syamsuddin Alimsyah terkait nasib Honorer Bulukumba dibawah naungan Dikbud maupun Depag.
Menanggapi hal tersebut, Syamsuddin menjelaskan, secara umum jika saat ini penanganannya sedang bergulir atau sedang proses revisi UU ASN di DPR. “Saya tidak tahu mengapa pemerintah daerah selama ini terkesan kurang respon. Padahal salah satu aspirasi yang kuat diatur dalam revisi UU ini adalah nasib honorer yang akan diperjuangkan pengangkatan CPNS,”ujarnya.
Sejatinya, lanjut Syamsuddin, sekarang ini semua daerah bergerak diminta atau tidak diminta ikut berpartisipasi desakan percepatan UU tersebut.
Pemerintah daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat sejatinya menggunakan moment ini berpartisipasi percepatan revisi UU tersebut. Bila memang serius. Selama ini ada persepsi keliru seolah pemda dan DPRD tidak ada ruang berpartisipasi dalam pembahasan UU kecuali kalau diundang.
“Namun terlepas agenda UU tersebut, hal yang bisa dilakukan taktis juga ada, yakni; Pertama, segera update data. Memastikan update data pegawai dan honorer yang ada sekarang sebagai data base lengkap profile masa pengabdian, lokasi kerjanya, dll,”jelasnya.
Tujuannya guna meyakinkan pusat bahwa pengangkatan CPNS merupakan kebutuhan mendesak sesuai data. Yakni beban kerja dan ketersediaan tenaga.
Misal setiap sekolah berapa PNS dan berapa honorer dan lainnya. Sebab fakta sekarang perbandingannya dalam satu sekolah bisa hanya 2 guru PNS, sisanya 6 sampai 8 orang honorer.
“Data ini alasan pengajuan membuka formasi CPNS kepada pusat dengan priorotas tenaga honorer, jangan misal guru atau kesehatan atau penyuluh dibutuhkan tapi tenaga atau keahlian lain yang direkrut,” kata pendiri Kopel Indonesia ini.
Kedua, bagi honorer K2. Harus diperjuangkan sungguh-sungguh, maksimal diangkat PNS. Apalagi ada yang sudah pernah dinyatakan lulus. “Ini jumlahnya besar. Saya kira ini segera kepastian,”pungkasnya. (min/rif/c)