MAKASSAR, BKM — Kamis (5/9) lusa, tepat satu tahun Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Dalam rentang waktu kurang lebih 12 bulan itu, banyak riak dan gelombang yang dihadapi.
Namun, pasangan yang dikenal dengan tagline Prof Andalan tersebut tetap berusaha komitmen melaksanakan berbagai agenda program yang telah dicanangkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Baru beberapa bulan menjabat, ujian berat muncul ketika gubernur dan wakil gubernur diterpa isu dualisme. Selain itu, sejumlah kebijakan yang diambil, baik oleh 01 maupun 02 menuai kontroversi publik.
Di antaranya, pelantikan pejabat eselon III dan IV yang SK-nya ditandatangani wakil gubernur. Juga terkait pencopotan sejumlah pejabat eselon II. Selain itu, muncul kegaduhan soal ‘bagi-bagi proyek’, dan lainnya. Persoalan yang terjadi akhirnya bermuara ke hak angket di DPRD Sulsel.
Namun, di balik gonjang ganjing kegaduhan yang terjadi, pasangan ini mengklaim sudah berbuat untuk masyarakat.
“Memang kita ada persoalan internal selama ini. Tapi semua program tetap jalan kok,” ujar Gubernur HM Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Jalan Sungai Tangka, Senin (2/9).
Dia merunut kerja-kerja yang telah dilakukan. Mulai dari penataan aset. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan. Menghadirkan rumah sakit regional. Penataan birokrasi, dan masih banyak lagi.
“Yang selesai itu penataan aset Stadion Mattoanging. Penyerahan fasilitas Jalan Metro Tanjung Bunga. Penyerahan alas hak untuk Stadion Barombong, dan sejumlah aset lainnya di kabupaten/kota,” ungkap Nurdin.
Dia melanjutkan, pihaknya juga sudah mulai melaksanakan janji-janji politiknya. Untuk aksesbilitas lokasi terpencil, Nurdin mengaku sudah membangun jalan dan jembatan ke Seko. Begitu juga dengan pembangunan rumah sakit regional.
Namun sayang, untuk menghadirkan rest area yang menjadi program utamanya, saat ini masih menemui kendala terkait pembebasan lahan.
“Jadi semua yang kita canangkan mulai jalan,” tegasnya.
Kalaupun selama ini ada ribut-ribut yang terjadi, NA mengatakan itu bagian dari dinamika yang harus dihadapi. Melaksanakan roda pemerintahan tidak selalu melewati jalan yang mulus. Pasti ada kerikil yang harus dihadapi.
Terpisah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, untuk sistem pemerintahan yang dijalankan di Pemprov Sulsel saat ini memang ada yang baik dan ada juga yang tidak.
“Khusus di bidang pemerintahan, kita sudah menjalankan beberapa program. Seperti transfer non tunai. Kemudian kita mencoba bagaimana melakukan reformasi birokrasi, dan sistem penganggaran yang lebih efisien dan efektif,” ujar Andi Sudirman.
Selain itu, kata dia, perbaikan strukturisasi OPD guna mempermudah segala perencanaan tidak melalui satu OPD saja. “Kita juga fokus membuat blue print di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tujuannya agar Bappeda tidak menjadi penampung program saja. Tapi motor segala perencanaan,” tandasnya.
Dia mengaku, untuk menyelesaikan semua program prioritas, Pemprov Sulsel masih jauh dari harapan. Sebab untuk tahun ini, sejumlah proyek hingga awal Agustus tahun anggaran 2019, tender proyek Sulsel terhitung lamban.
Terlihat masih ada 167 paket proyek yang belum diusulkan. Padahal nilai paket itu cukup besar, yakni sebesar Rp168,9 miliar. Lambannya tender ini dikarenakan masih banyak perencanaan proyek yang belum diusulkan dari OPD terkait.
Sejumlah proyek lainnya hanya sebatas wacana. Bahkan, kata wagub, masih ada beberapa proyek jalan yang baru direncanakan untuk diselesaikan tahun depan.
“Proyek yang mulai kelihatan sesuai visi dan misi gubernur dan wagub, utamanya pembangunan jalan yang terisolir. Tahun depan kita akan buka jalan seperti Barru-Soppeng. Kemudian ada beberapa di wilayah terisolir. Fasilitas pendukung tempat wisata, misalnya bandar udara. Beberapa hal lain, yaitu pembangunan rumah sakit. Kita sudah ada pembebasan lahan,” jelas Andi Sudirman.
Tunggu Pembahasan APBD-P
Untuk saat ini, DPRD Sulsel belum bisa memberi penilaian terhadap kinerja pasangan NA-ASS. Wakil rakyat terlebih dahulu masih harus mendengar laporan pada pembahasan anggaran berikutnya.
”Jadi nanti di pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 akan kelihatan. Untuk saat ini belum bisa. Sebab pembahasan baru dimulai Senin pekan depan,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Fachruddin Rangga, kemarin.
Hal senada dilontarkan legislator Partai Hanura Sulsel Wawan Mattaliu. Wakil ketua Banggar DPRD Sulsel ini juga mengaku belum ada evaluasi terhadan kinerja pemerintahan Sulsel. “Belum ada evaluasi di banggar,” ujarnya.
Tapi, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Yusran Paris sudah punya penilaian. Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel ini menyebut, kinerja pemerintahan sudah mengalami perbaikan ke arah yang lebih bagus. “Iya, sudah mulai bagus dan harmonis,” jelas Andi Yusran Paris.
Pengamat politik Dr Arief Wicaksono yang dimintai tanggapan soal kinerja pemerintah provinsi, mengaku terus terang bahwa dirinya belum mengupdate terkait kinerja gubernur dan wagub memasuki triwulan ketiga ini.
“Mungkin sudah ada perkembangan. Tapi kan ini humasnya pemprov saya lihat tidak begitu gencar mensosialisasikan hasil kerja. Jadi kita tidak tahu mana janji kampanye yang sudah diwujudkan dan mana yang belum, ” ujar Arief.
Menurutnya, kebanyakan yang tersebar, itupun secara sporadis, adalah link-link berita online milik pendukung gubernur dan wagub. Itupun lagi kebanyakan soal hak angket dan sekitarnya.
“Tapi menurut saya, seharusnya poin yang paling krusial dalam tiga kwartal pertama ini adalah bagaimana pemprov dapat berkonsentrasi terhadap masalah serapan anggaran pembangunan. Kita berharap, serapan anggaran dapat ditingkatkan melalui program-program atau proyek-proyek yang sudah masuk dalam agenda RPJMD dan musrenbang,” jelas Arief.
Dosen komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad, mengemukakan kinerja gubernur dan wagub Sulsel sudah berjalan baik. Beberapa agenda program terlaksana.
Namun, tak dimungkiri bahwa energi gubernur dan wagub sebagian terkuras di hak angket. Sehingga terbangun opini publik yang mencerminkan kinerja terhambat karena banyak problem di internal dan legislatif.
“Ke depan perlu optimalkan komunikasi politik internal pemerintah dan legislatif,” tandas Firdaus Muhammad. (rhm/rus)