ENREKANG, BKM — Pascapelantikan anggota DPRD Enrekang periode 2019-2020, Rabu (21/8) lalu, kegiatan kedewanan di DPRD setempat masih belum berjalan maksimal. Pasalnya, kursi pimpinan definitif belum ditetapkan. Partai Golkar dan Nasdem yang berhak sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua belum menyerahkan surat tugas sebagai pimpinan dewan.
Akibatnya, anggota dewan belum dapat mengambil keputusan baik peraturan daerah maupun pembahasan perubahan sehingga R-APBD tahun 2019 terancam tak dibahas.
Legislator PKS Enrekang, Andi Aswan mengatakan belum adanya ketua definitif banyak agenda kedewanan tidak bisa dilakukan tanpa ada ketua definitif seperti pembasan R-APBD tahun 2019 yang sudah memasuki triwulan ke tiga.
“Dampanya kita tidak bisa rapat terhadap yang membutuhkan keputusan seperti pembahasan perubahan 2019 dan akan berdampak pada kinerja eksekitif,” ujar Aswan di Gedung DPRD Enrekang akhir pekan lalu.
Sebelumnya Kabag Keuangan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Enrekang, Kurniawan mengatakan Partai Golkar dan Nasdem belum menyerahkan surat tugasnya sebagai pimpinan di DPRD.
“Baru PAN yang masuk SK penunjukanya sebagai wakil ketua II, Partai Golkar dan Nasdem belum,”tukas Kurniawan.
(her/C)
R-APBD Terancam tak Dibahas
