MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel mewacanakan pemberlakuan ganjil genap di sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Makassar. Rencana itu ditanggapi serius oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, sebelum menerapkan metode ganjil genap tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel terlebih dahulu harus memperbaiki angkutan massal yang beroperasi di Makassar. Selain itu, stakeholder terkait harus melakukan pengkajian dan analisa mendalam mengenai untung rugi pemberlakan sistem tersebut.
“Pak Menteri Perhubungan memang saat ini sedang mendorong kota besar di Indonesia yang tingkat traffick-nya sudah mulai ada hambatan. Termasuk menerapkan model rekayasa lalu lintas yang cocok di daerah masing -masing,” ujarnya Budi.
Ia menegaskan, terkait dengan penerapan sistem ganjil-genap di Makassar, pemprov juga harus melakukan perbaikan dan modernisasi angkutan umum serta manajemen lalu lintas.
Manajemen lalu lintas itu, kata Budi,
seperti menyiapkan aturan parkir kendaraan pribadi. Misalnya dengan harga parkir kendaraan di kota yang mahal dan yang murah di daerah pinggiran.
“Minimal adalah shifting kecenderungan masyarakat dari mobil pribadi menggunakan angkutan umum,” tegas dia.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan Sulsel, Pahlevi, mengatakan, penerapan ganjil-genap di Provinsi Sulsel khususnya di Kota Makassar, saat ini sedang dikaji pemberlakuannya.
“Kalau saya pribadi di Jalan AP Petta Rani, apalagi saat ini sementara pengerjaan,” ungkapnya.
Dia mengemukakan, jika sistem ganjil genap itu diberlakukan, maka hanya ditujukan untuk kendaraan pelat hitam. Tidak termasuk mobil dinas, ambulance dan kendaraan plat kuning.
Pahlevi menambahkan, penanganan kemacetan tak hanya lewat aturan ganjil genap. Seperti kondisi yang ada di sekitar Balai Kota Makassar, di mana kemacetan disebabkan area parkir kendaraan yang tidak teratur.
“Saya sudah usulkan ke Pak Wali Kota, kalau bisa PNS pemkot parkir di Karebosi Link. Dan dia setuju, sisa jalan kaki ke Balai Kota. Pak Wali juga akan memperbaiki pedesterian. Kalau tidak bisa ganjil genap kita dahulukan parkiran,” sebutnya.
Khusus bagi PNS, mantan kepala badan penghubung ini berharap, agar menggunakan kendaraan umum atau bus pegawai saat masuk kantor. Pemprov dan pemkot sendiri telah menyiapkan beberapa unit bus untuk antar-jemput pegawai. (rhm)