MAKASSAR, BKM–Meski dipastikan akan menjadi partai oposisi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ingin mengawal pemerintahan, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Sohibul Imam pada acara pembekalan anggota legislatif terpilih PKS se Sulawesi di Grand Claro Hotel Makassar, Minggu (15/9).
Hasil pileg 17 April 2019 lalu, PKS memperoleh suara yang cukup tinggi dibandingkan hasil pemilu sebelumnya. Menurut Sohibul, kenaikannya sangat dahsyat lantaran sebelumnya hanya meraih 8,5 juta pemilih, kini mendapat 11,5 juta pemilih.
“Olehnya itu, tanpa mendahului keputusan majelis, PKS hampir pasti menjadi opososi, biarlah partai lain bergabung dipemerintahan,”ucap Sohibul didampingi wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, bendahara DPP PKS Mahfudz Abdurrahman, ketua DPW PKS Sulsel Surya Darma serta anggota DPRD Sulsel Sri Rahmi.
Berbeda untuk Sulsel, karena PKS merupakan salah satu partai pengusung pasangan NA-ASS, maka tentu akan memberikan pengawalan dan pengawasan atas proses pembangunan.
“Bagi PKS kita akan terus memperjuangkan calon yang diusung, tapi dukungan itu tak membabi buta. Kalau kebijakan yang dikeluarkan kurang pro rakyat, maka kita akan koreksi. Tapi caranya berbeda dengan partai yang bukan pengusung. Ini juga berlaku bagi pengurus lain, bukan hanya 8 anggota DPRD Sulsel, tapi kita juga akan memerintahkan kepada anggota dewan dari kabupaten kota se Sulsel,”ucapnya.
Saat pembekalan, Sohibul mengakui jika PKS mengalami dua kali lonjakan suara. Pertama ketika Pileg 2004 kemudian Pileg 2019. “Ini harus kita syukuri. Kenaikan 3 juta ini tentu PKS akan menjadi partai yang menarik dan diperhitungkan. Capaian politik sesuatu yang tak bisa diraih dengan hanya membalik telapak tangan saja,”jelasnya.
Untuk itu, Sohibul berpesan kepada seluruh anggota dewan terpilih agar jangan gontok gontokan karena rebutan jabatan, baik di pimpinan dewan, fraksi atau lainnya akan merugikanan diri sendiri. “Mari kita analisis kenapa suara PKS ditiga pemilu stagnan. Olehnya itu, mari jaga konsituen, jaga pemilih dengan memenuhi janji dan jaga kinerja. Tak lupa jaga hubungan baik dengan struktur atau pengurus serta perhatian yang besar di dapil,”harap Sohibul.
Sebelumnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam sambutanya juga menyampaikan curahan hatinya (Curhat).
Menurut NA, dirinya telah dizalimi melalui panitia khusus (Pansus) hak angket. Ketika diminta alasannya bila dirinya dizalimi lewat pansus, NA menjawab secara singkat. “Kenapa kami dizalimi padahal tidak buat apa-apa,”ujar NA sambil berlalu meninggalkan lokasi acara.
Akan Buka Penjaringan
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) juga diminta untuk mempersiapkan membuka penjaringan bakal calon wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati.
Karena tahapan Pilbup dan Pilwali dibuka pada April tahun, depan, maka sebaiknya DPC PKS mempersiapkan membukan pendaftaran.
Presiden PKS Sohibul Imam didampingi wakil ketua MPR RI dan bendahara umum DPP PKS menegaskan bila pihaknnya juga akan mengajukan usul agar pileg harus dipisah dengan pilpres. Sohibul juga akan menunggu nama nama cakal calon wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupatu dari 12 daerah untuk diserahkan ke DPW dan selanjutnya akan diteruskan ke DPP. “PKS sejak awal menggunakan penjaringan dari bawah atau bontton up, tapi tak pernah menggunakan penjaringan dari atas atau top down,”ucapnya.
Terkait kegiatan pembekalan, presiden PKS mengemukakan bila kegiatan tersebut rutin setiap selesai pemilu
dan ini berlaku secara nasional yang berjenjang. “Pertama, DPR RI dan DPRD Provinsi kemudian tingkat kabupaten kota. Yang intinya memberikan bekal yang memadai,”ucapnya. (rif)