Pemprov Mau Beli Helikopter

MAKASSAR, BKM — Di awal memerintah setahun silam, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah pernah mengusulkan agar disiapkan anggaran sewa helikopter. Alasannya untuk mendukung kerja-kerjanya.
Khususnya saat melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Namun, usulan tersebut ditolak pengadaannya oleh DPRD Sulsel.
Tidak patah semangat, Pemprov Sulsel kembali mengajukan usulan di Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok 2020 mendatang. Malah, kali ini pengadaannya bukan lagi dengan sistem sewa. Melainkan mau beli helikopter.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Prof Rudi Djamaluddin membenarkan hal itu.
“Iya, diusulkan lagi. Insyaallah. Ini kan kebutuhan. Bayangkan kalau mau keluar daerah,” ujar Prof Rudy sapaan akrabnya, Minggu (15/9).
Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel Wawan Mattaliu mengatakan, secara personal dirinya belum melihat dan mengetahui adanya usulan tersebut. Kalaupun memang ada, pihaknya perlu mengetahui usulan pengadaan helikopter tersebut dimasukkan dalam anggaran dinas mana.
Dia juga mengaku belum mengetahui sikap anggota dewan lainnya. Khususnya di kelompok kerja badan anggaran (banggar).
Namun, lanjut Wawan, jika membandingkan dengan provinsi lain yang kondisi wilayahnya sama dengan Pemprov Sulsel, tidak ada yang mengusulkan pengadaan helikopter.
“Kalau menurut saya pribadi, dari pengamatan terhadap beberapa provinsi yang yang wilayahnya sama dengan kita, tidak adaji yang pemprovnya melakukan usulan pengadaan helikopter. Tidak ada,” kata Wawan, kemarin.
Sebaiknya, lanjut dia, pemprov saat ini menuntaskan skala prioritas yang sudah direncanakan dan sudah dijanjikan oleh gubernur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bila memang nanti ada kelebihan anggaran, tidak masalah untuk diusulkan.
“Tapi dari perhitungan kami, ada beberapa program yang kapasitasnya belum cukup untuk menalangi hal-hal seperti helikopter. Jadi kalau menurut saya, tuntaskan sja dulu skala prioritas,” tandasnya.
Seperti diketahui, Nurdin Abdullah pernah mengusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 untuk sewa helikopter.
Namun, usulan tersebut ditolak lantaran menyalahi mekanisme yang ada, karena dinilai tidak mengacu ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.
Ketua DPRD Sulsel HM Roem, saat itu membandingkan Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Abdullah.
”Pak Syahrul (Yasin Limpo) saja selama sepuluh tahun menjabat gubernur tidak menggunakan anggaran khusus untuk sewa heli,” cetus Roem.
Menurut legislator Partai Golkar ini, pihaknya jelas tidak bisa menerima usul itu. Alasannya, karena tidak adanya dasar kuat jika hanya sekadar untuk meninjau lokasi di sejumlah daerah.
Mantan bupati Sinjai dua periode itu menegaskan, selama ini jalanan yang ada di Sulsel sudah semakin bagus. Sehingga waktu tempuh kain singkat. Karenanya, tidak perlu lagi ada anggaran sewa helikopter.
Menurutnya, helikopter bisa digunakan jika ada kunjungan darurat. Seperti meninjau lokasi bencana.
“Dan itu anggarannya tidak disiapkan secara tersendiri. Sebab melekat pada dana taktis atau dana tanggap darurat,” ucap Roem.
Anggaran sewa helikopter yang diusulkan oleh tim transisi waktu itu namun ditolak dewan sebesar Rp2,7 miliar. (rhm/rus)