MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel kembali melakukan rasionalisasi anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Akibatnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel terpaksa dipangkas anggarannya.
Hal itu dilakukan untuk membayar ‘utang’ Pemprov Sulsel sebesar Rp500 miliar untuk membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga saat ini belum terselesaikan.
Salah satu OPD yang mengalami pemangkasan adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang terpangkas sebesar Rp60 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Sulsel yang juga Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Prof Rudy Jamaludin mengatakan pemangkasan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulsel lantaran Pemerintah Provinsi Sulsel fokus pada program prioritas.
Selain itu, Pemprov Sulsel memang harus menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan pembayaran dana bagi hasil (DBH) yang hingga kini belum dituntaskan.
“Itu harus diselesaikan. Kita tidak enak kerja kalau ada utang dan itu pak Gub tidak ingin bekerja kalau ada utang,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, konsep Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini adalah Money Follow Program bukan lagi Program Follow Money. Sehingga hanya program yang betul-betul masuk dalam skala prioritas yang akan dipertahankan anggarannya.
Selain pemangkasan, namun ada juga OPD yang butuh penambahan anggaran karena programnya memang mendesak untuk dilaksanakan. OPD yang mendapat suntikan anggaran di APBD P 2019 adalah Biro Humas sebesar Rp4 miliar dan Biro Umum sekitar Rp27 miliar. (rhm)