Disdik Hanya Kebagian Rp20 M

MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel tetap fokus dalam pembangunan infrastruktur tahun 2020 mendatang. Konsekuensinya, porsi anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan banyak teralokasi pada infrastruktur.
Kebijakan itu tentu berimbas pada sektor lain. Termasuk pendidikan yang jatah pembelanjaannya menurun drastis.
Tahun depan, Dinas Pendidikan hanya dijatah Rp20 miliar, lebih rendah dari anggaran tahun ini. Sulsel
memang menerima dana transfer dari APBN yang cukup besar untuk sektor pendidikan, sekitar Rp2,604 triliun. Anggaran tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru dan alokasi lainnya.
Sementara, untuk anggaran dari APBD murni pada 2019, Pemprov hanya punya sekitar Rp29 miliar. Jauh dari anggaran yang diterima Dinas Pendidikan di tahun 2018, Rp110 miliar atau mengalami penurunan 73,4 persen lebih.
Pengurangan anggaran bidang pendidikan, tentu berdampak pada sejumlah item pendidikan yang dibiayai APBD, sebut saja insentif guru honorer. Perbandingan ini belum dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tahun 2019 Pemprov menargetkan RpRp4,13 triliun. Jika dana untuk Disdik dibandingkan dengan PAD, hanya
0,7 persen.
Sebuah angka yang sangat jauh dari 20 persen. Sebagaimana Menurut UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2,3 dan 4, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah
mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
Sementara untuk sektor infrastruktur, Pemprov kembali mengucurkan anggaran Rp1 triliun, itu untuk membangun jalan, rest area hingga rumah sakit regional yang gagal
terbangun tahun ini.
Hal tersebut diakui oleh anggota komisi E DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu. Ia mengatakan Disdik tahun depan akan kesulitan bergerak. Anggarannya, sangat sedikit padahal masalah pendidikan di Sulsel masih butuh perhatian serius. “Betul, sisa sekitaran Rp20 miliar itu. Tetapi saya yakin pasti akan dikritisi oleh Banggar, karena ini
amanah undang-undang pendidikan dan kesehatan masyarakat harus menjadi skala prioritas,” kata Wawan.
Ia menegaskan, TAPD Pemprov Sulsel harusnya paham soal pengelolaan anggaran. 20 persen dari APBD harus menunjang sektor pendidikan. Pemprov tidak boleh asal fokus ke infrastruktur saja. Ia pun menjamin, komisi E akan memperjuangkan anggaran pendidikan. “Kalau angka sodorannya kelihatan belum sampai di angka 20 persen,
itu pertanyaan mendasar dari DPRD. Kenapa angkanya seperti, kenapa tidak menjawab amanah undang-undang. Jangan hanya fokus infrastruktur saja, lantas pendidikan
terabaikan,” tegas Wakil Ketua Banggar itu.
Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani mengatakan pihaknya tak bisa berbuat banyak. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah meminta agar anggaran difokuskan ke
infrastruktur. Makanya, OPD non teknis anggarannya menurun drastis. “Dua, tiga tahun program prioritas memang difokuskan untuk infrastruktur. Jadi anggaran besar ke
situ. Intinya, tidak melesat dari RPJMD,” kata Hayat.
Kendati demikian, kata Hayat, masih ada peluang untuk menambah anggaran di sektor pendidikan. Apalagi, pembahasan anggaran APBD 2020 baru akan dilakukan usai
anggota dewan baru dilantik. “Masih bisa menyisir anggaran di OPD lain yang tidak terlalu prioritas. Nantilah, di DPRD dilihat karena tergantung persetujuan Banggar juga,” tukasnya. (rhm)