MAKASSAR, BKM — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan kelanjutan dari PNPM Mandiri.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Didiet Arief Akhdiat menjelaskan, melalui program tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR
berkomitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
Menurutnya, dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2015-2019, telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kota/kawasan perkotaan. Yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektare yang tersebar di seluruh provinsi. Atau sejumlah 34 provinsi tersebar 269 kabupaten/kota dengan 11.067 kelurahan/desa.
Khusus di Provinsi Sulsel, menurut Team Leader Oversight Service Provider (OSP) IX Provinsi Sulsel untuk Program Kotaku, Kalla Manta, menjelaskan program Kotaku tersebar di 14 kabupaten/kota dan 129 kelurahan/desa di Sulsel dengan luasan kumuh tercatat 1.574,45 hektare. Hingga saat ini, sudah terselesaikan seluas 1.098,29 hektare.
Adapun 14 kabupaten/kota yang dimaksud, di antaranya Makassar, Parepare, Palopo, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Sinjai, Maros, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, dan Toraja Utara. Kata Kalla Manta, hal ini berdasarkan SK wali kota/bupati di Sulsel untuk sama-sama mengentaskan kawasan kumuh di daerahnya masing-masing.
“Memang program kotaku inikan lebih kepada pengentasan kawasan kumuh. Kebetulan di Sulsel berdasarkan SK kumuh yang dikeluarkan wali kota/bupati, ada lebih 1.574 hektare luasan kawasan kumuh di 14 kabupaten/kota,” ujar Kalla Manta.
Dari data yang dihimpun, total luasan kawasan kumuh pada tahun 2019 masih menyisakan tantangan untuk pengentasan kawasan kumuh di Sulsel seluas 476,16 hektare. Dari 14 kabupaten/kota yang ada dalam program itu, Kota Makassar tercatat yang terbesar memiliki kawasan kumuh seluas 729 hektare.
“Paling luas Makassar. Luasan kumuhnya 729 hektare,” ungkap dia.
Meski terus mengalami pengurangan pengentasan kawasan kumuh, luasannya masih banyak. Dari data, tercatat hingga tahun 2019 ini, Kota Makassar menyisakan kawasan kumuh 189,24 hektare.
Dia berharap luasan kawasan kumuh yang tersisa bisa dientaskan tahun ini. Apalagi, kata Kalla, Pemerintah Pusat akan mengucurkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) sejumlah Rp82,5 miliar tahun ini.
Diakui, sejak 2017-2019, pemerintah pusat telah mengucurkan total anggaran kepada Provinsi Sulsel senilai Rp235 miliar untuk program Kotaku. “Untuk 2019 ini kita ada anggaran Rp82,5 miliar. Kalau khusus di Kota Makassar ada sekitar Rp24 miliar untuk tahun 2019,” tandasnya.
Dia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pusat saja, namun memaksimalkan potensi dan kolaborasi untuk penanganan kawasan kumuh baik seperti CSR perusahaan. Ditambahkan, kedepannya Kementerian PUPR bakal mengusulkan kabupaten/kota lain di Sulsel untuk ikut program Kotaku.
“Sekarang ini banyak kabupaten/kota yang minta juga. Mau ikut program. Bahkan sudah ada yang mengirim surat minat, misalnya Enrekang, Takalar. Tapi sementara di-follow up di Kementerian PUPR untuk tahun 2020,” pungkas dia. (rhm)
Kawasan Kumuh di Makassar Capai 189,24 Hektare
