MAKASSAR, BKM — Di awal pemerintahannya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman mulai berusaha melaksanakan program-program unggulan yang direncanakan. Dua diantaranya adalah terkait pembangunan rest area dan rumah sakit regional. Namun sayang, dua program tersebut belum berjalan mulus.
Seperti rencana, tahun ini, direncanakan untuk pembangunan dua rest area, masing-masing di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Barru. Namun sayang, hingga akhir triwulan III tahun 2019 ini, program tersebut tidak berjalan karena terkendala pembebasan lahan.
Belum bisa melaksanakan kedua program tersebut, kini Nurdin kembali sesumbar ingin membangun toilet bintang lima.
Ia mengatakan, ingin merubah Sulsel seperti negara maju lainnya. Dimana toiletnya lebih bersih dan nyaman, jauh dari kesan jorok. Nantinya, toilet tersebut akan dibangun di tempat wisata.
“Tapi untuk saat ini, kita uji coba di kantor gubernur dulu,” kata Nurdin.
Ia berdalih toilet di kawasan wisata dan perkantoran pemerintah saat ini jauh dari kata layak.
Padahal, itu menjadi cerminan pelayanan, khususnya kantor pemerintah yang langsung berhubungan dengan publik. Ia memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup yang langsung turun tangan.
“Tahun depan kita sudah mulai bangun. Kita ingin kantor yang bagus juga punya toilet yang baik,” tuturnya.
Rencana itu menjadi sorotan wakil rakyat. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengatakan, Pemprov Sulsel harus fokus. Program tidak asal diusulkan, tapi harus berpedoman ke RPJMD. Toilet bintang lima ini menurutnya tiba masa tiba akal. “Program prioritas saja belum rampung, ini program (rest area) terkatung-katung jadi tidak jelas hanya karena lahan. Padahal, anggaran pembangunannya sudah disiapkan untuk itu,” katanya.
Wawan sapaannya mengatakan, pihaknya tidak akan menambah anggaran pembangunan tahun depan. Ia ingin rest area dan rumah sakit bisa terlebih dahulu diprioritaskan. Tidak usah menambah porgram lain, yang bisa tambah bikin runyam. Apalagi, kata dia, pengadaan rest area di dua kabupaten yakni Barru dan Jeneponto, telah menjadi visi-misi gubernur sejak awal, sedangkan toilet bintang lima baru perencanaan.
“Maka rest area harus rampung dulu karena ini prioritas. Kami sarankan agar Pemprov tidak hanya mengandalkan lahan hibah dari pemkab atau pemkot agar tidak bersoal lagi di kemudian hari mengenai kepemilikan. Kalau perlu beli lahan,” tegasnya.
Ia khawatir, jika pemprov terus acuh seperti ini, bisa jadi RPJMD setiap tahun tidak mencapai target. Makanya, pokja di Komisi D menegaskan tidak akan mengakomodasi lagi tambahan anggaran, khususnya untuk rest area jika tak juga rampung. “Yang saya khawatirkan RPJMD tidak capai target karena lain yang diprogramkan, lain yang dikerjakan,” tukasnya. (rhm)