MALILI, BKM — Sekkab Luwu Timur, H Bahri Suli didampingi perwakilan OPD terkait yakni, Inspektur, Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Ka. LPSE mengikuti rapat koordinasi unit kerja pengadaan barang/jasa Provinsi Sulsel di Makassar, Senin (14/10).
Pengukuran/penilaian tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota ini merupakan bagian dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (KPK) dan indikator Korsupgah tahun 2019-2020.
Kordinator Korsupgah KPK, Dwi Aprilia Linda memaparkan penilaian Korsupgah wilayah Sulsel per progress penilaian 14 Oktober 2019 yang menjadi peringkat pertama adalah Pemkab Luwu Timur.
Kegiatan ini dilaksanakan Pemprov Sulsel bekerjasama KPK dan LKPP. Rapat koordinasi bertujuan mendorong UKPBJ Kabupaten/Kota di Sulsel untuk memenuhi tingkat kematangan organisasi UKPBJ yang mana pengukuran tingkat kematangan UKPBJ memberikan standar mutu dalam pengembangan kelembagaan UKPBJ di daerah dan mendorong UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lebih baik.
Pengukuran penilaian kematangan UKPBJ ini terdiri dari beberapa indikator penting, antara lain Pemenuhan Standarisasi LPSE, domain proses, SDM dan kelembagaan UKPBJ sesuai Peraturan LKPP Nomor 05 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. (rls)