Pemprov Cari Honorer Guru Siluman

MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel akan melakukan rasionalisasi alias pemangkasan tenaga honorer secara besar-besaran. Termasuk mencari honorer fiktif atau siluman yang masih tercatat tetapi orangnya sudah tidak aktif lagi.
Pemangkasan itu untuk efektifitas karena selama ini, gaji honorer dinilai menghabiskan cukup banyak anggaran. Arahan untuk melakukan rasionalisasi tenaga honorer itu disampaikan langsung Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah belum lama ini.
Artinya seluruh OPD dimintas untuk melakukan pengkajian dan analisa kebutuhan tenaga honorer yang efektif. Termasuk Dinas Pendidikan Sulsel.
Seperti diketahui, OPD yang satu ini memiliki tenaga honorer paling besar karena mencakup guru-guru non PNS yang tersebar di seluruh SMA/SMK di kabupaten/kota di Sulsel.
Saat ini, total honorer yang tercatat di mereka mencapai 16 ribu orang, khusus untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Asri Sahrun Said, mengatakan, pendataan ulang jumlah honorer sudah dilakukan. Dia tak ingin ada jumlah honorer yang fiktif tetapi masih terdata di Disdik Sulsel.
Sejauh ini, kata dia, sudah ada 5.000 guru honorer yang terdata, dari beberapa wilayah. Utamanya dari Makassar serta wilayah di sekitarnya. Pendataan masih berjalan.
“Ini juga bekaitan dengan insentif mereka. Kita verifikasi dulu, jumlahnya berapa, setelah itu diusulkan anggarannya,” beber pria yang juga menjabat sebagai Kepala BKD Sulsel itu, Kamis (17/10).
Dia menekankan, tak akan ada pemutusan kontrak. SK terkait pemberian jam mengajar tetap akan diberikan untuk 2020 mendatang. Hanya saja, jumlah yang akan diberikan sesuai dengan hasil pendataan dan verifikasi yang mereka lakukan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Setiawan Aswad menyebutkan, saat ini pengurangan jumlah honorer yang dilakukan, lantaran ada beberapa PNS yang pindah masuk ke pemprov. Rata-rata yang pindah adalah guru.
Perpindahan tersebut, kata dia, memicu berkurangnya jam mengajar bagi para guru honorer. Di sisi lain, pihaknya masih melakukan verifikasi lantaran keterbatasan anggaran yang ada digelontorkan untuk Dinas Pendidikan tahun depan.
“Kita masih belum tau bagaimana keputusan pimpinan ke depannya. Kami menunggu saja, terutama untuk masalah anggaran Dinas Pendidikan,” bebernya.
Meski dipangkas, pihaknya meminta agar guru honorer yang sudah disertifikasi, tetap mendapat tempat. “Jumlahnya ada 200 orang, kita berharap ini tetap diakomodasi, karena mereka sudah tersertifikasi di pusat,” tambahnya.(rhm)