Tiga Rektor Sebut Kemendikbud Sudah Tepat

PRESIDEN Joko Widodo telah melantik para menterinya yang akan bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju. Yang menarik adalah keputusan mengubah nomenklatur kementerian pada Kabinet Kerja. Khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibuk), serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).
Dalam Kabinet Indonesia Maju, yang ada hanyalah Kemendikbud dengan menterinya Nadiem Makarim. Tak ada lagi Kemenristek Dikti. Dibentuk kementerian baru dengan nama Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Menterinya adalah Bambang Brodjonegoro.
Rektor dari tiga universitas di Makassar memberikan tanggapan yang hampir seragam. Mereka menyebut penggabungan tersebut sudah tepat dan bisa menghasilkan efisiensi.
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam mengatakan, dalam mengelola pendidikan memang harus satu kementerian dalam satu kesatuan. Selanjutnya yang perlu dilakukan, menurut Prof Husain, adalah menghadirkan dirjen yang sesuai bidang dan tingkatan yang tepat.
“Justru sekarang yang benar. Sebuah bangsa yang maju mengelola pendidikan itu harus satu kementerian dalam satu kesatuan. Mulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi. Yang perlu dilakukan kemudian, menghadirkan dirjen sesuai bidang dan tingkatan untuk bekerja secara teknis,” ungkapnya.
Mantan Dekan Fakultas Teknik UNM ini menilai, malah periode lima tahun lalu yang menghadirkan dua kementerian dianggapnya kurang tepat. Karena seringkali terjadi benturan kerja di tataran lapangan.
Dua kementerian tersebut dianggapnya saling beririsan, sehingga dalam kebijakannya seringkali tidak terjalin sinkronisasi. Padahal yang harus terjadi, kebijakan keduanya harus beriringan.
“Ketika periode 5 tahun lalu malah itu kurang tepat, karena ada dua kementerian yang pekerjaannya saling beririsan. Sehingga ada kendala penerapan kebijakan, karena tidak sinkron antara pendidikan dan kebudayaan, dengan pendidikan tinggi,” jelasnya.
Olehnya itu, Prof Husain menilai jika disatukan seperti sekarang, maka inilah konsep atau nemenklatur yang benar. Semua jenjang pendidikan dikatakannya bisa saling terhubung.
“Sehingga antara Dirjen PAUD nyambung dengan Dirjen Pendidikan Dasar. Kemudian nyambung ke Dirjen Pendidikan Menengah, lalu nyambung lagi ke Dirjen Dikti,” jelasnya.
Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Prof Dr Abdul Rahman Rahim menilai, penggambungan kementerian di dalam Kemendikbud sangat baik dan akan semakin efektif. Hal itu berkaca pada pengalaman penggabungan kementerian.
“Kalau dari sisi organisasi dan manajemennya, itu akan semakin efektif. Jadi kembali seperti yang lalu. Kemendikbud nantinya mencakup mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga lebih fokus, terarah dalam mengurusi pendidikan,” jelasnya Prof Abdul Rahman Rahim, kemarin.
Dulunya, lanjut Prof Abdul Rahman, kementerian bersatu dalam menangani pendidikan. Ketika wacana menyatukan dua kementerian direalisasikan, maka dapat lebih fokus dan efektif. Dampak yang dirasakan, khususnya tingkat perguruan tinggi (PT) adalah hadirnya sinergitas dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.
“Jika direalisasikan, maka akan tercipta sinergitas dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Ada hubungan yang lebih konkret lagi terkait dengan kurikulumnya, pembelajaran, dan sasarannya bisa diurut dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi,” terangnya.
Yang menjadi persoalan selama ini, menurutnya adalah masih banyak alumni perguruan tinggi yang tidak terserap di berbagai sektor lapangan pekerjaan. Akibat itu disebabkan oleh kurikulum yang tidak mengarahkan kepada inovasi dan kemampuan entrepreneur bagi anak didik.
Padahal, kemajuan suatu negara diukur dari jumlah penduduk yang 5 sampai 10 persen memilih menjadi entrepreneur (berwirausaha). Sementara di Indonesia masih sekitar 3 persen penduduknya memilih berwirausaha.
“Baik bagi anak didik di tingkat dasar maupun anak didik kita di pendidikan tinggi. Selain memang kesempatan kerja yang sangat terbatas. Tapi sesungguhnya mereka yang terbilang berpendidikan harus mampu menciptakan inovasi dan lapangan kerja,” jelasnya.
Karenanya, dia mendukung upaya menyatukan dua kementerian. “Sisa yang perlu diperkuat adalah direktorat atau dirjennya,” tandasnya.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis, mengaku tidak mempermasalahkan jika presiden menyatukan pengelolaan pendidikan ke Kemendikbud. Sebab keduanya inline, segaris, satu tujuan, sehingga memang harus tetap dalam satu koordinasi.
“Tidak apa-apa. Sebenarnya dulu pernah juga bergabung karena pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi itu inline. Cuma jika digabung kembali butuh penyesuaian lagi, dan saya pikir itu tidak masalah,” ungkapnya, Rabu (23/10).
Menggabungkan Kemendikbud dan Dikti, menurutnya sudah proporsional. Apalagi orientasinya pendidikan tinggi tidak semua berorientasi riset. Contohnya saja pendidikan vokasi D1, D2, dan D3 tidak bertujuan untuk riset, tetapi pendidikan terapan yang orientasinya pasar kerja.
“Sebenarnya Dikti mau digabung dengan kementerian apapun pas saja. Pendidikan tinggi tidak hanya didekatkan dengan dunia riset, tetapi juga dengan dunia industri, kesehatan. Di UIN sendiri kita di bawah naungan Kemenag juga,” katanya. (nug-ita/rus)