MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah mengebut penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2020. Selama tiga hari, 5-7 November, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menyetor RKA ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), sebelum disatukan menjadi nota keuangan yang akan diserahkan ke DPRD untuk dibahas.
Untuk mempercepat penyelesaian RKA dari 56 SKPD, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) menggelar rapat asistensi selama tiga hari di Hotel Claro. Berlangsung mulai Selasa hingga Kamis (5-7/11).
Asistensi ini dilakukan dengan menghadirkan Bappeda, BPKD, Biro Aset, Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Andi Arwin Azis yang kemarin masih menjabat kepala BPKAD mengatakan, penyatuan asistensi ini dilakukan untuk memudahkan SKPD menyelesaikan RKA. Sehingga perwakilan SKPD atau OPD tak perlu lagi keliling kantor OPD terkait TPAD untuk asistensi.
“Baru dilaksanakan tahun ini dalam rangka percepatan penyusunan RKA APBD. Di TPAD khusus BPKD sudah ada 15 SKPD telah menyelesaikan asistensi,” kata Arwin di sela-sela asistensi di Hotel Claro, Rabu (6/11).
Arwin menyebutkan, beberapa tugas TPAD, misalnya Inspektorat Sulsel yang melakukan review RKA. Terkait kesesuaian dan konsisten program dan pagu yang telah ditetapkan.
Kemudian Bapenda, memeriksa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing OPD. Selanjutnya Biro Aset terkait pemanfaatan aset dan kejelasan kedudukan aset yang akan dipakai.
Dengan penyatuan asistensi tersebut, TPAD Pemprov Sulsel berharap tak banyak lagi program kerja yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Setelah selesai asistensi dan jadi RKA siap dibahas bersama DPRD. Pekan depan akan diserahkan nota keuangan. Semoga kita tepat waktu sesuai Permendagri 33 tahun 2019, penetapan APBD 2020 paling lambat akhir November,” pungkasnya.
Dari data sementara yang masuk, usulan RKA yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, OPD yang mengusulkan nominal anggaran tertinggi adalah Disdik sebesar Rp 2,63 triliun. Disusul Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp683 miliar. Sekretariat Dewan Rp289 triliun. Dinas PSDA Cipra Karya dan Tata Ruang Rp284 miliar. Dinkes Rp226 miliar, dan Dispora Rp216 miliar.
Sementara RKA yang terendah, di antaranya Biro Pemerintahan Rp1,42 miliar. Biro Hukum dan HAM Rp1,65 miliar. Biro Perekonomian Rp1,69 miliar,
Biro Ortala Rp2,58 miliar. Biro Pembangunan dan Layanan Pengadaan Rp2,91 miliar.
Salah satu OPD lingkup sekretariat yang mengalami kenaikan cukup signifikan tahun depan adalah Biro Umum dan Perlengkapan. Nilainya sekitar Rp182 miliar. Naik drastis dibanding tahun 2019 yang berkisar Rp80 miliar.
Total nilai RKA Pemprov Sulsel sebesar Rp6,55 triliun. Terdiri dari belanja langsung Rp3,15 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp3,4 triliun lebih.
Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Prof Rudi Djalamaluddin, APBD Sulsel untuk tahun 2020 mendatang diprediksi sebesar Rp10 triliun lebih. Artinya, masih ada cakupan item anggaran yang belum masuk diantaranya belanja hibah, bantuan keuangan daerah, dana BOS, dan beberapa item lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Muh Saleh menjelaskan, anggaran OPD akan disesuaikan dengan program prioritas gubernur. “Ada beberapa OPD yang mengalami kenaikan drastis dan ada juga yang turun. Tergantung program yang akan dilaksanakan, apakah mendukung program prioritas gubernur,” ungkap Saleh, kemarin.
Malah, tambah dia, jika tidak ada program yang dinilai strategis untuk dilaksanakan, maka OPD hanya akan diberikan belanja rutin saja. (rhm/rus)
Anggaran Biro Umum Melonjak Rp182 M
