Pendaftaran CASN Terhambat SK Wali Kota/Bupati

MAKASSAR, BKM — Seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mulai dibuka sejak Senin (11/11) pukul 00.00 Wita.
Hari pertama pendaftaran, ternyata tidak semua daerah di Sulsel merampungkan validasi dan verifikasi formasinya.
Akibatnya, pendaftaran tidak sesuai jadwal. Selain itu, prosesnya menjadi tidak serentak.
Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar Harun Arsyad mengatakan, di hari pertama pembukaan pendaftaran, baru beberapa daerah yang sudah bisa diakses.
“Kendala utamanya, karena pansel daerah belum ditandatangani SK-nya oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam hal ini wali kota/bupati. Sehingga banyak daerah yang belum masukkan pengumuman formasinya ke SSCASN,” ungkap Harun, Senin (11/11).
Dia menyebutkan, dari 76 pemda di bawah penanganan Kanreg IV BKN Makassar, baru lima daerah yang diakui baru dipastikan pengumuman pendaftarannya. “Saya tidak hafal daerah mana saja. Tapi semuanya sedang sementara proses,” tambahnya.
Masalah lain yang membuat pendaftaran tidak serentak dilakukan, karena ada pemerintah daerah yang sebelumnya melakukan revisi formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Salah satunya adalah
Kabupaten Takalar yang sebelumnya belum kebagian kuota.
“Pasti tidak serentak. Karena formasinya belum selesai semua,
karena daerah banyak dia revisi punya formasi. Ada sebagian daerah di Sulsel. Nah, bagi mereka yang revisi formasi ke Kemenpan itu, kemungkinan menyusul (pengumuman pendaftarannya) setelah tanggal 11 November,” bebernya.
Penyebab revisi formasi ini, diakuinya karena belum sesuai dengan kebutuhan pemda. Dia mencontohkan, formasi yang dibuka tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
“Misalnya tidak sesuai kualifikasi pendidikan. Misalnya jabatan pengelola, itu syarat pendidikannya hanya D3, kadang-kadang langsung S1. Atau penyuluh pertanian, tapi ijazahnya Sarjana Kehutanan. Itu yang perlu diperbaiki dulu masalahnya,” ungkap Harun.
Pihaknya sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi dengan pemda di Sulsel terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2019. Utamanya terkait seleksi atau ujian computer assisted test (CAT). Di mana dalam prosesnya, pemda diminta menggelar secara mandiri.
“Hampir sebagian daerah di Sulsel ini siap lakukan secara mandiri. Ada juga beberapa daerah yang belum siap. Sehingga BKN memetakan berapa titik untuk mandiri dan co-sharing,” jelasnya.
Meski demikian, Harun menambahkan, bagi pemda yang belum siap melaksanakan seleksi CAT secara mandiri karena keterbatasan sarana dan prasarana, direncanakan akan difasilitasi oleh daerah terdekat dengan wilayah bersangkutan.
Berdasarkan surat Kemenpan-RB bernomor: B/1007/S.SM.01.00/2019 per tanggal 1 Oktober lalu, pendaftaran seleksi CPNS 2019 digelar pada November. Disusul kemudian pengumuman seleksi administrasi Desember 2019.
Selanjutnya, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) digelar Februari tahun 2020. Menyusul pengumuman di bulan Maret. Tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) juga pada bulan Maret. Lalu penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS akan dilakukan April 2020 mendatang.
Khusus di lingkup Pemprov Sulsel, menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Devy Khadafi mewakil BKD, pendaftaran sudah dibuka sejak Senin dinihari.
Selain formasi umum, Pemprov Sulsel juga membuka formasi khusus untuk penyandang disabilitas dan cumlaude. Syarat pendaftaran, lanjut dia, hampir sama dengan yang ditetapkan seluruh pemerintah daerah, karena semua mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Kemenpan RB.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kota Makassar Basri Rachman, mengatakan waktu pendaftaran diatur oleh Kemendagri. Serentak semua daerah di Indonesia dan bisa mengakses.
Jadwal yang sudah ada dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan pusat. Akan ada dua pekan masa pendaftaran, dengan masa sanggah selama tiga hari.
Basri mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan proses pendaftaran. Karena diperkirakan pendaftar di Kota Makassar akan membludak.
“Dapat diperkirakan formasi yang kami terima itu sangat memungkinkan terjadi pendaftar yang membludak. Sama sepertitahun sebelumnya,” katanya.
Jumlah luaran perguruan tinggi yang semakin banyak dan pembukaan penerimaannya yang sangat besar di seluruh indonesia, membuat kemungkinan pembludakan peserta. Namun, Basri menambahkan, peserta tahun ini bisa saja tidak sebanyak tahun sebelumnya. Tidak dibolehkannya peserta tahun ini memilih dua tempat lamaran yang berbeda, bisa membatasi jumlahnya.
Perbedaan pelaksanaan seleksi CASN dengan tahun sebelumnya, tampak pada penyediaan sarana dan prasarana untuk CAT peserta. Tahun ini, sarana dan prasarana disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara untuk server disediakan oleh panitia pusat.
“Seperti ruangan, komputer untuk sistem CAT, itu daerah yang siapkan. Kecuali server yang ditanggung oleh Panselnas, BKN,” katanya.
Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan 526 formasi pada seleksi CPNS untuk tahun 2019 ini. (rhm-nug/rus)