Triwulan Ketiga Kinerja Pemkot masih Rendah

MAKASSAR, BKM–Kinerja Pemerintah Kota Makassar hingga triwulan ketiga tahun ini masih berada di posisi 55 persen. Capaian ini tergolong rendah dibanding tahun sebelumnya di bulan yang sama yang mencapai 80 persen.
“Itu diukur dari kinerja pemkot secara keseluruhan baik fisik maupun pada realisasi anggaran (keuangan),” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Khadijah Iriani, Rabu (20/11).
Menurutnya, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 lalu, kinerja Pemerintah sudah mencapai hingga 80 persen.
“Kalau dibandingkan dengan kinerja tahun lalu bulan yang sama, capaian kinerja pemerintah berada dikisaran 80 persen lebih,” bebernya.
Namun Iriani mengaku, masih menunggu hingga Desember mendatang, dimana evaluasi akhir tahun ini akan dilakukan, untuk mengukur sejauh mana kinerja dan penggunaan anggaran pemerintahan sepanjang 2019.
“Kita masih menunggu realisasi terakhir di Desember nanti, hasilnya secara keseluruhan nanti diliat di evaluasi terakhir,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Wali kota Makasssar, Iqbal Suhaeb, mengatakan, evaluasi terhadap kinerja pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir berada pada kondisi baik.
Pasalnya, kata Iqbal, progres dalam pembangunan di Kota Makassar telah terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan, seperti dalam hal inovasi.
“Saat ini kita (Makassar) berada dalam pusaran dan transformasi kemodernan. Dan itu bukanlah hal yang baru karena sangat berkaitan dengan kehadiran ide dalam program dalam membangun kota yang dilaksanakan pemerintah,” kata Iqbal.
Olehnya, lanjut Iqbal, Pemkot kedepannya akan terus berupaya untuk melakukan pembaharuan sistem khususnya dalam pelayanan publik.
Menurutnya, sistem pembaharuan tersebut tidak hanya berdampak pada aparatur sipil negara, tetapi juga pada pembangunan yang dilaksanakan dapat terukur dalam berbagai aspek.
Apalagi, dimasa selanjutnya penggunaan anggaran memiliki konsekuensi hukum apabila ada pihak melakukan penyalahgunaan, sehingga kinerja pemerintah dikatakannya harus pula semakin baik.
“Kita dituntut untuk secara transparan dan kecermatan menyusun anggaran yang kredibel, komprehensif dan akuntabel. Termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” tutupnya.(nug)