MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar segera berkonsultasi ke pemerintah pusat guna mengatasi persoalan Tunjangan Penambahan Pegawai (TPP) serta polemik pembayaran iuran BPJS kesehatan.
Konsultasi yang ingin dilakukan legislator Kota Makassar melalui anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar dalam kegiatan kunjungan kerja ke pemerintah pusat. Kunjungan kerja berlangsung selama empat hari mulai Selasa, 26-28 November 2019.
Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar yang juga anggota Banggar, Adi Rasyid Ali, mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Banggar di luar kota yakni Tangerang serta Jakarta untuk mempelajari sistem pembayaran TPP.
“TPP di Tangerang sudah lama diterapkan, sejak 2016 lalu. Kunjungan ini juga untuk membahas tenaga honor. Bagaimana skema pembayaran tenaga honorer kami lihat. Tapi di sini (Tangerang) UMP sekitar empat juta. Yaaa.. kalau ini mau diterapkan tergantung kemampuan keuangan daerah lagi. Jelasnya kami usulkan nantinya sekitar dua jutaan dengan catatan merasionalisasi lagi jumlah tenaga honorer yang ada,” sebut Ara sapaan akrabnya dihubungi melalui via telepon seluler, Selasa (26/11).
Sebelum masuk lebih jauh di pembahasan pokok APBD 2020 lanjut Ara, DPRD Kota Makassar meminta kepada Pemerintah Kota Makassar melakukan rasionalisasi tuk tenaga honorer di Kota Makassar. Kemudian skema TPP harus dijelaskan lebih detail. Persoalan TPP di Makassar termasuk guru harus dituntaskan.
“Kami sudah meminta kepada pemerinta kota agar lebih detail lagi menjelaskan rumusan skema pembiayaan TPP. Itu perlu dijelaskan. Karena TPP ini kalau dengan tenaga kontrak itu kurang lebih Rp286 Miliar belanja tidak langsung, nah kita mau TPP ini apabila kalau diperlakukan bagaimana. Ini kan pasti membebani APBD kita,” sebutnya. (arf)
Banggar Kunker Konsultasikan TPP dan BPJS
