TAKALAR, BKM — Bupati Takalar, H Syamsari Kitta, kembali tidak menghadiri undangan DPRD Takalar dengan agenda rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya didampingi dua pimpinan lainnya, yakni H Muhammad Jabir Bonto dan Hj Erni Halera. Akibat ketidakhadiran bupati Takalar dalam rapat paripurna tersebut, suasana ruang sidang tidak kondusif karena dihujani interupsi.
”Ketidakhadiran bupati dalam rapat ini merupakan sebuah preseden buruk bagi seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dimana, bupati dalam rapat APBD ini harus menjabarkan secara mendetail anggaran yang akan digunakan dan OPD mana yang skala prioritas,” kata salah seorang legislator DPRD Takalar, H Andi Noer Zaelan, Selasa (26/11).
Selain menilai absennya, bupati Takalar dalam rapat tersebut adalah sebuah preseden buruk. Andi Noer Zaelan juga menilai, rapat penyerahan Ranperda APBD tak lebih hanyalah sebuah sandiwara politik.
Dimana, dalam agenda tersebut pihak eksekutif melalui wakil bupati Takalar tidak menyerahkan Ranperda APBD melainkan hanya menyerahkan map kosong secara simbolis.
”Eksekutif tidak membacakan nota pengantar keuangan. Padahal, nota keuangan inilah yang penting untuk diketahui publik, bahkan tidak ada ranperda yang diserahkan, melainkan hanya map kosong yang diserahkan simbolis,” pungkas Andi Noer Zaelan
Anggota DPRD Takalar yang hadir dalam rapat tersebut berharap kepada bupati Takalar unruk senantiasa menjaga silaturahmi dengan pihak legislatif sebagai langkah membangun Takalar yang lebih baik.
”Bupati dan wakil bupati satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Tapi alangkah elegan kalau setiap rapat paripurna, bupati selalu hadir. Sehingga tidak ada kesan bupati alergi dengan agenda rapat di DPRD Takalar. (ira/mir/c)