MAKASSAR, BKM– Untuk lebih meningkatkan konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Sulsel menyiapkan ruangan khusus untuk KPK di Kantor Gubernur. Ruangan tersebut berada di kanan depan Baruga Lounge yang selama ditempati Bagian Protokol.
Sementara itu, Baruga Lounge mulai diperluas, selain menerima tamu-tamu pimpinan, bangunan yang ada di sayap kiri depan, yang sebelumnya dijadikan ruangan untuk jumpa pers para wartawan dan ruang kerja staf protokol disatukan dengan Baruga Lounge. Ruang tersebut nantinya akan disulap menjadi ruang rapat pimpinan dengan kapasitas 10-20 orang. Saat ini sementara dalam proses penyelesaian.
“Pengerjaan ruangan tersebut saat ini sementara digenjot penyelesaiannya. Target, akhir Desember mendatang harus rampung. Ruangan itu akan disatukan dengan Baruga Lounge yang sudah terbangun sebelumnya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Idham Kadir, saat ditemui di kantor gubernur Sulsel, Selasa (26/11).
Dia menjelaskan, alasan dibangunnya ruangan tersebut, karena saat ini belum ada ruang rapat untuk pimpinan dengan kapasitas yang cukup besar.
Ruangan yang ada di Baruga Lounge saat ini baru sebatas ruang penerimaan tamu, ruang rapat kapasitas kecil, maksimal 10 orang.
“Jadi ruang rapat yang ada di Baruga Lounge saat ini cukup terbatas. Makanya diperluas dengan membangun satu ruang rapat yang cukup besar dan representatif,” ungkapnya.
Selain itu, saat ini juga sementara dibangun mushalla serta ruangan yang diperuntukkan untuk pejabat KPK pada bidang Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsubgah).
Ruangan yang selama ini ditempati Bagian Protokol di kanan depan Baruga Lounge dirombak untuk itu.
Idham mengatakan, sengaja dibangun musallah di gedung induk itu agar akses dan fasilitas untuk beribadah, khususnya bagi pimpinan dan tamu-tamu bisa lebih mudah. Selama ini, sarana ibadah untuk umat muslim yakni masjid memang disiapkan. Namun lokasinya cukup jauh ke belakang.
“Itulah sebabnya dibangun musallah di gedung utama,” jelas mantan Kabag Humas Kabupaten Bantaeng itu.
Pengerjaan ruangan-ruangan tersebut sudah dimulai sejak Juli lalu. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp1,8 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2019.
Namun, anggaran tersebut, kata Idham masih kurang. Karena belum termasuk furniture atau perabot untuk ruang rapat, AC, toilet, dan tempat wudhu untuk musallah.
Karena itu, melalui Biro Umum dan Perlengkapan, kembali diusulkan anggaran sekitar Rp1 miliar di APBD 2020 mendatang.
Baruga Lounge sendiri dibangun dengan tujuan ingin memberi kesan nyaman dan mewah kepada para tamu yang melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menginstruksikan agar sebuah lounge multifungsi yang tidak kalah seperti di hotel-hotel berbintang lima hadir di Pemprov Sulsel.
Lounge super eksklusif tersebut sekarang menjadi tempat penerimaan tamu. Kehadiran lounge tersebut menelan anggaran senilai Rp1 miliar dan difungsikan sejak Januari lalu.
Lounge tersebut dilengkapi fasilitas yang membuat tamu nyaman saat menunggu jadwal audiens dengan gubernur. Seperti Wifi, TV, TV display untuk sosialisasi program dan produk unggulan Sulsel.
Di area pantry, berbagai fasilitas untuk menjamu makan dan minum tamu disiapkan. Mulai dari kulkas, mesin pembuat kopi, dispenser, microwave, mesin pembuat juice, aneka peralatan makan dan minum, serta sejumlah sarana lainnya.
Di pantry tersebut, bertugas beberapa pegawai yang akan menjamu para tamu. Mereka membuatkan teh, kopi, aneka penganan. Sesekali, tami disuguhi makanan berat jika memang tiba waktu makan. Namun itu hanya sesekali dilakukan.
Di dalam baruga tersebut, terdapat pula dapur, toilet dan dua ruang pertemuan khusus. Gubernur kerap menerima tamu di salah satu ruangan tersebut.
Baruga lounge tersebut kerap dibanggakan oleh Gubernur Nurdin sebagai tempat ekslusif. Beberapa tamu penting dari pusat, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah diterima di sana.
Namun lounge tersebut tidak selamanya ramai dikunjungi tamu. Nanti ada audiens atau tamu yang akan diterima di ruangan tersebut, barulah ramai. Terkadang tidak ada aktifitas di sana. Apalagi jika gubernur atau wakil gubernur tidak menerima tamu di sana. (rhm)