Rest Area dan Pedestrian Dialihkan ke Bina Marga

MAKASSAR, BKM — Tahun depan, pelaksanaan program prioritas rest area dan pedestrian akan dialihkan ke Dinas Bina Marga. Dua proyek itu gagal dikerjakan tahun ini.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (PKP2), Andi Bakti Haruni, mengatakan,pengalihan proyek atas pertimbangan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). Tahun ini memang seharusnya proyek tersebut dikerjakan Bina Marga.
“Tapi karena program di Bina Marga kebebanan jadi ditugaskan di kami. Tahun depan sudah dialihkan ke sana, apalagi kalau sudah gabung dengan PSDA,” kata Bakti, Selasa (26/11).
Ia menambahkan tahun depan pihaknya hanya fokus untuk program air bersih dan pengentasan kawasan kumuh. Ada anggaran yang diusulkan sekitar Rp8 miliar. Itu untuk membackup air bersih di Pulau seperti Barangcaddi. “Kita siapkan penyuling air sampai air siap minum untuk pulau. Yang pertama itu di (Pulau) Barangcaddi,” ujarnya.
Sementara, untuk pengentasan kawasan kumuh fokus ke pesisir. Takalar dan Maros adalah daerah dengan jumlah kawasan kumuh terluas di Sulsel. PKP2 mencatat ada 2.258,02 hektare wilayah kumuh di Sulsel. Tahun ini, mereka hanya menuntaskan 788 hektar saja karena keterbatasan anggaran. “Tidak banyak yang bisa dilakukan karena kita juga paham soal anggaran, Pemprov fokus ke infrastruktur jalan. Sementara, pengentasan kawasan kumuh ini ada pembagiannya. Di bawah 10 ribu hektar kewenangan kabupaten/kota, kalau provinsi yang 15 ribu hektar. Di atasnya itu, kewenangan pusat,” tegasnya.
Terpisah, ketua Banggar DPRD Sulsel Rudi Pieter Goni bilang pembahasan anggaran sementara dilakukan. Program prioritas Pemprov seperti pembangunan rest area dan pedestrian tentu akan didukung. “Di OPD mana dialihkan, kami belum tahu. Tapi Banggar tentu akan mendukung program prioritas dari Pemprov,” ujarnya.
Ia bilang masalah lahan yang menghambat pembangunan rest area tahun ini tidak boleh terjadi lagi. Pemprov harus mempercepat penyerahan lahan dari kabupaten/kota, atau beli lahan sendiri. “Selama ini yang hambat program kan lahan. Makanya, kita tidak mau program prioritas ini tidak jalan hanya karena masalah lahan,” tukas legislator PDIP itu. (rhm)