Tak Serius Bahas RAPBD

LEGISLATOR Partai Golkar Sulsel Ince Langke IA, menilai bahwa pemerintah provinsi, khususnya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tak serius untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pokok 2020. Padahal, agenda pembahasan tersisa lima hari.
“Justru TAPD melakukan pelanggaran dokumen PPAS. Beberapa OPD mitra komisi E ditemukan yang tidak memenuhi plafon anggaran PPAS. Ada yang berlebih dan ada yang kurang dari pagu seharusnya,” ujar wakil ketua Komisi E DPRD Sulsel ini, kemarin.
Menanggapi hal tersebut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi memberikan penilaian bahwa tidak apa-apa jika pagu anggaran berkurang. “Kalau kurang, tidak apa-apa. Tapi kalau lebih, itu yang masalah,” katanya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel meminta agar semua pihak dapat membuka dokumen PPA-nya. “Buka dokumen PPA-nya. Di sana pagu anggaran tahun 2020 semua OPD,” ungkap Sri Rahmi.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin, mengemukakan semua persoalan akan tuntas jika pokja banggar nantinya melibatkan komisi. “Saya kira di situlah fungsinya pembahasan pokja banggar yang melibatkan komisi diserasikan,” jelas legislator Partai Gerindra Sulsel ini.
Terkait rencana pemangkasan sejumlah program usulan yang diajukan dalam RAPBD 2020 sedang dibahas di lima komisi, Selasa (26/11). Hasilnya, belum ada yang dicoret.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Rahman Pina belum bisa memberikan jawaban. “Coba di koordinator banggar, karena belumpi masuk di situ. Baru hari ini (kemarin) ke komisi,” ujar legislator Partai Golkar Sulsel ini, kemarin.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle, mengemukakan bahwa biasanya hasil pembahasan di komisi yang memberikan catatan berupa rekomendasi dalam laporan komisi ke banggar terkait program yang berubah anggarannya, baik bertambah maupun berkurang atau dihapus. ”Nanti setelah selesai di komisi, baru akan kelihatan semua kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan anggaran,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Nurhidayati juga mengkau belum ada yang dibatalkan. “Belum selesai pembahasan. Yang berwenang membahas itu banggar,” ucap Andi Etti, sapaan akrab politisi PPP Sulsel ini.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, mengakui bila saat ini masih dalam pembahasan. “Ini masih pembahasan di komisi. Baru dua dinas,” kata Cicu, panggilannya.
Legislator Partai Demokrat Sulsel Fadriati AS, juga mengungkapkan hal sama. Semuanya masih dalam tahap pembahasan di tingkat komisi. “Maaf, di komisi D baru mulai pembahasan. Bappeda sekarang ini,” imbuh wakil ketua komisi D ini, kemarin.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Arum Spink juga menyampaikan hal senada. “Kita belum membahas soal pemangkasan. Kecuali hari ini (kemarin) kami memulai membahas RKA setiap OPD. Yang kita minta adalah perbaikan sejumlah kebijakan terkait hibah yang cukup besar ke kabupaten dan kota,” ujar Pipink, panggilan Arum Spink.
Sesuai agenda, hari ini, Rabu (27/11), dewan memulai membahas sejumlah program di setiap OPD. Dalam pembahasan akan menyisir mulai perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasinya. ”Pendekatan efektifitas dan efisiensi anggaran akan menjadi frame kami dalam membahas, khususnya Fraksi Nasdem agar uang rakyat dalam APBD ini betul-betul berpihak dan dinikmati rakyat,” tandas legislator Partai Nasdem ini. (rif)