MAKASSAR, BKM — Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0, penerapan e-government bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.
Digitalisasi tata kelola pemerintahan merupakan langkah nyata reformasi birokrasi bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan juga harus beradaptasi.
Demikian pokok pikiran Ketua Prodi S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar Dr Nuryanti Mustari dalam makalahnya berjudul; Tata Kelola Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0. Makalah ini dibawakan pada Simposium Nasional Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Perguran Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (9/12).
Dijelaskan, kemampuan organisasi untuk berkompetisi dan mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi perlu dukungan dari individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut.
”Penerapan e-government harus dilaksanakan secara massif dengan menyiapkan infrastruktur data dan jaringan yang mempuni. Termasuk menyediakan infrastruktur sumber daya manusia yang terampil, yang memiliki information technology literacy yang tinggi,” tegas doktor administrasi publik PPs-UNM ini.
Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0, kata dia, transformasi organisasi pemerintah adalah suatu keniscayaan, sehingga perlu terus diarahkan ke dalam perubahan dari budaya dan tata kerja lama yang kurang kondusif kebudayaaan dan tata kerja baru yang lebih kondusif.
”Lahirnya PP No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbaasis Elektronik (SPBE), merupakan babak baru bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia,” kata Sarjana Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas ini.
”Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau e-government. Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0, transformasi organisasi pemerintah perlu terus diarahkan ke dalam perubahan dari desain lama cenderung mekanistis, hierarkis birokratis, departementalisasi dan kaku, serta formalisasi tinggi ke desain baru arah organisasi yang organic,” tegas peserta Sandwich di Universitas Ohio USA 2009 ini.
Hal itu ditandai informasi yang mengalir bebas, formalisasi rendah dan tim lintas fungsi guna menjawab ketidakpastian yang tinggi, serta lingkungan strategis organisasi pemerintah yang semakin dinamis dan kompleks.
Pada simposium nasional ini, Dr Nuriyanti dipanelkan dengan nara sumber lainnya, yakni Wakil Gubernur Jatim, Wali Kota Malang, Dr Asep Nurjaman (UMM), Dr Bambang Widyasena, dan Dr Ria Angin M.Si (UM Jember).
Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar mengikutkan 20 mahasiswa dan enam dosen pada simposium ini. Para mahasiswa yang ikut jadi peserta semuanya mempresentasikan makalah dalam acara tersebut. (rls)