Jelang Tutup Kas, OPD Ramai-ramai Ajukan Tambahan Uang

MAKASSAR, BKM — Di pengujung tahun 2019 ini, organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel ramai-ramai mengajukan tambahan uang ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel.
Usulan tambahan uang itu dilakukan OPD jelang tutup buku yang deadline-nya telah ditetapkan 23 Desember mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKD Sulsel Djunaedi Akbar mengatakan hampir semua OPD mengajukan tambahan uang ke BPKD jelang tutup buku.
“Biasanya untuk menutupi SPPD, biaya listrik atau biaya rapat yang belum terbayar,” ujarnya di ruang kerjanya, pekan lalu.
Tambahan uang pun dibatasi. OPD hanya boleh meminta tambahan anggaran paling maksimal Rp20 juta. “Ada sekitar 40-an OPD yang sudah mengajukan karena batasnya memang hanya sampai 7 Desember,” tutur Edi, sapaannya.
Ia menambahkan BPKD sudah memastikan Silpa tahun ini mencapai angka Rp311 miliar. Sisa anggaran itu yang tertinggi sejak tahun 2017. Namun, kata Edy, Silpa tinggi karena adanya efisiensi anggaran.
Pada anggaran alat tulis kantor (ATK) saja misalnya, Pemprov tahun ini menganggarkan Rp1,5 miliar, tetapi masih ada tersisa di kas daerah Rp300 juta.
“Hanya sekitar Rp700 juta yang terpakai setahun ini. Artinya, kita ada penghematan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, hingga kini masih ada anggaran Rp1,2 triliun yang mengendap di kas daerah. Serapan keuangan hingga pertengahan Desember baru mencapai Rp78,21 persen. Dia tak menampik, angka itu memang cukup rendah. Namun, serapan diusahakan bertengger di posisi 90 persen hingga akhir tahun.
“Yang banyak terserap nanti dari gaji. Banyak OPD yang belum cair TPP-nya karena SPM belum disetor, termasuk kontraktor besar belum ambil uangnya. Biasanya akhir tahun sudah 90 persen,” tukasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bilang sudah menginstruksikan OPD agar mempercepat pengusulan tender. Bulan Desember ini sudah bisa dimulai untuk proyek fisik yang memakan waktu cukup lama.
Ia mengaku selama ini OPD hanya bekerja berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Makanya, bingung ingin buat apa dengan anggaran yang ada. “Kenapa lama diserap? Karena OPD bingung mau bikin apa. Harusnya OPD mengusulkan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Saya sudah instruksikan, Desember harus sudah masuk (ke ULP),” tukasnya. (rhm)