MAKALE, BKM — Kabupaten Tana Toraja masuk salah satu daerah di Sulsel masuk zona merah birokrasi bersama Toraja Utara, Bone, Sidrap, Selayar, Enrekang, Luwu, Soppeng, Jeneponto, dan Pangkep.
Buruknya tata kelola birokrasi di Tana Toraja tidak lain karena belum maksimalnya pelayanan. Sebanyak 276 jabatan eselon yang lowong karena dinilai kurangnya perhatian bupati.
Ketua Komisi I DPRD Tana Toraja Stepanus Maluangan saat memimpin rapat dengan mitra kerja Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Umum Setda Tana Toraja, Sekretariat Daerah (Setda), dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang mengungkap adanya ratusan jabatan eselon yang lowong.
Anggata Komisi I Yariana Somalinggi, usai rapat kerja kepada BKM mengatakan, masuknya Tana Toraja zona merah birokrasi tentu ada yang salah dan buruknya pelayanan di lingkup Pemda.
Indikator buruknya pelayanan birokrasi Pemkab Tana Toraja karena banyaknya jabatan eselon yang dibiarkan kosong.
Selain 7 eselon II/b, juga eselon III/a 12, eselon III/b 10, eselon IV/a 135, dan eselon IV/b 112, dan parahnya lagi Kasatpol PP sudah dilelang hampir satu tahun tapi belum juga dilantik.
Dua pejabatn eselon cukup lama dijabat Plt diantaranya PUPR selama tujuh tahun, Dinas Pariwisata, Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), Perpustakaan dan Arsip.
Dinas Kesehatan (Dinkes) kurang lebih enam bulan dijabat Plt dengan latar belakang teknik sipil, Ketua Bappeda Ir Yunus Sirante. (gus/.C)