MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah menegaskan, jika proses pengadaan barang dan jasa paling rentan dan celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jika tidak diawasi secara ketat, sebelum dan sesudah tender, kemungkinan terjadi kongkalikong terbuka lebar.
Dia mengatakan, di lingkup Pemprov Sulsel, untuk menghindari terjadinya praktik-praktik KKN, pihaknya meniadakan program-program yang anggarannya kecil.
“Satu-satunya bagaimana program-program prioritas itu harus menjadi perhatian kita, dengan menghindari program-program yang kecil-kecil itu, karena yang kecil-kecil ini sangat rawan masuk ke ranah korupsi,” kata Mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.
Bahkan, dia meminta semua proses lelang diawasi ketat. Kalau perlu aktifitas yang dilakukan di bagian unit layanan pengadaan (ULP) dipasangi CCTV. Itu untuk memantau secara terus menerus interkasi seluruh kelompok kerja (Pokja) di ULP dengan orang luar.
“Jadi kita pasang CCTV. Awasi interaksi pokja dan orang yang keluar masuk ke dalam (ULP). Seperti ini harus betul-betul diproteksi. Karena disini pengelolaan anggaran sangat penting. Kalau kita salah dalam penentuan ini akan fatal jadinya,” ungkap Nurdin saat menjadi narasumber pada Forum KPK Mendengar, dihadiri Ketua KPK RI Agus Rahardjo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Foruk KPK itu sendiri digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember 2019.
Di era pemerintahannya, mantan Bupati Bantaeng dua periode itu bertekad untuk menghadirkan birokrasi pemerintahan yang bersih di Sulawesi Selatan.
Selain melakukan pengawasan melekat dari dalam, Pemprov Sulsel juga meminta bantuan KPK melalui Kordintator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk mengawal penuh proses pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan.
“Saya berharap KPK juga bisa masuk untuk menjaga ini. Kami juga sudah minta Korsupgah Sulsel untuk betul-betul mendampingi pengadaan barang dan jasa, ” lanjutnya.
Dia berharap, dengan adanya pendampingan Korsupgah KPK, semua program untuk masyarakat Sulsel bisa dibangun dengan baik serta bisa dinikmati dengan baik.
“Kita sangat berharap hadirnya KPK, semua program program yang kita buat itu betul-betul bisa dimanfaatkan dalam jangka lama oleh masyarakat, iya seperti jalan jangan kita aspal hari ini kemudian terbongkar lagi kan sayang,” beber Bupati Bantaeng 2008-2018 ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, sebelumnya mengatakan, di era pemerintahannya bersama Nurdin Abdullah, memang kegiatan-kegiatan yang kecil, dan disinyalir memang sengaja dipecah-pecah, semua disatukan.
Tahun 2019 ini, kata Andi Sudirman, pihaknya berhasil menyederhanakan usulan kegiatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Dari yang tadinya sebanyak 6000 kegiatan disederhanakan menjadi 2000 kegiatan saja. (rhm)