MAROS, BKM — Sebanyak 18 orang anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Balai Riset Perikanan Air Payau dan Penyuluhan Perinakan (BRPAPPP) di Kabupaten Maros.
Dalam kunker tersebut, anggota DPR RI tak hanya melakukan dialog dengan para penyuluh perikanan, namun juga menyempatkan diri menikmati olahan hasil budi daya perikanan.
Ketua Komisi IV DPR RI, menuturkan, kunjungan mereka untuk melihat secara langsung tempat riset perikanan di Maros. Dia mengakui, kondisi balai riset milik Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang ada di Maros saat ini cukup baik.
Hanya saja, kata dia, minimnya anggaran pengembangan hasil riset membuat peneliti tidak bisa berbuat banyak. Karenanya, untuk menunjang hasil penelitian perikanan, di tahun 2021 mendatang, anggaran untuk KKP akan ditambah dari tahun ini. Tahun ini anggaran untuk Kementerian Perikanan hanya berkisar Rp6,5 triliun.
”Kalau tahun 2020, kita tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya sudah ditetapkan sekitar Rp6,5 triliun. Tapi saya berjanji untuk tahun anggaran 2021 nanti, anggaran untuk KKP akan kita naikkan dari Rp6,5 triliun. Sebenarnya anggaran KKP pernah mencapai Rp10 triliun ditahun 2016. Hanya saja oleh ibu menteri Susi, anggaran itu tidak terpakai. Makanya, tahun 2019 diturunkan hingga mencapai Rp5,8 triliun. Tapi kami berjanji tahun 2021 kita akan memperjuangkan kembali untuk meningkatkan anggarannya,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Kepala BRPBAPPP, Andi Parenrengi, menjelaskan, pihaknya menyambut baik janji Ketua Komisi IV DPR RI untuk menaikkan anggaran KKP tahun 2021. Diakui, ada banyak program kerja yang ingin mereka lakukan, diantaranya adalah untuk riset dan budi daya perikanan. Tak hanya itu, peningkatan managerial serta pengembangan penyuluh sangat dibutuhkan. Karenanya penambahan anggaran tersebut merupakan hal yang positif. (ari/mir/c)
Komisi IV Nikmati Olahan Hasil Budi Daya Perikanan Maros
