Komisi V DPR Soroti Lambatnya Proyek KA

MAKASSAR, BKM — Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulsel, Rabu (18/12). Sebelum bertemu dengan Gubernur HM Nurdin Abdullah, rombongan yang berjumlah 16 orang lebih itu mengunjungi Kabupaten Barru untuk melihat progres pembangunan rel kereta api (KA).
Para wakil rakyat pun menyoroti dan mempertanyakan persoalan tersebut kepada gubernur saat bertemu. “Kereta api Sulsel sudah lima tahun, progresnya kok lamban sekali,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah.
Dia mengatakan, dalam waktu lima tahun dan yang berhasil dirampungkan hanya 40 km, itu cukup lambat. Saat turun melihat progres proyek kereta api, yang menjadi kendala adalah masyarakat tidak setuju dengan nilai ganti rugi pembebasan lahan yang ditetapkan pemerintah.
“Karena itulah, progres pembangunan menjadi lambat. Soal pembebasan lahan jadi kendala utama,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, kata Syarif, pihaknya akan duduk bersama Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait lainnya untuk membahas dan membicarakan, apakah memungkinkan ada toleransi soal nilai pembebasan lahan yang diterima masyarakat sehingga mereka merasa tidak dirugikan.
“Masyarakat menganggap nilai ganti ruginya tidak pantas. Kami di komisi V akan membicarakan lagi hal ini dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Yang penting, dia menekankan jika rute Barru-Parepare sudah harus rampung 2020 mendatang. Sementara pada tahun 2022, rute Parepare-Makassar sudah beroperasi.
Pada kesempatan itu, Bupati Barru Suwardi Saleh curhat kalau kehadiran rel kereta api di Barru memberi dampak negatif. Selain merusak jalan yang ada di sekitarnya, juga menimbulkan banjir.
Pasalnya, sedimen yang ditimbulkan dari timbunan tanah untuk lokasi rel, posisinya cukup tinggi. Akibatnya, saat hujan turun, banyak yang mengalir dan menjadi sedimentasi di sungai. Akibatnya, sungai meluap dan menyebabkan banjir.
Secara umum, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memaparkan, kereta api merupakan bagian dari moda transportasi umum yang dibutuhkan masyarakat Sulsel. Dia berharap masyarakat, khususnya yang terkena dampak dari pembangunan rel kereta api menyadari bahwa ini untuk kepentingan publik.
Soal dampak kerusakan jalan dan banjir yang terjadi di Barru, Nurdin mengatakan itu berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Ini harus dipikirkan bersama,” tandasnya. (rhm/rus)