MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah memberi lampu hijau untuk pemekaran di Luwu Raya menjadi satu kabupaten lagi. Dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua MPR Syarif Hasan, Nurdin sempat membicarakan daerah otonom baru (DOB) Luwu Tengah.
Mendapat angin segar dari Pemprov Sulsel, tidak menunggu waktu lama, sejumlah tokoh Luwu menghadap ke Gubernur HM Nurdin Abdullah, Rabu (18/12). Mereka menyerahkan proposal pembentukan Luteng.
Penyerahannya dilakukan Bupati Luwu Basmin Mattayang bersama Wabup Syukur Bijak di Rujab Gubernur Jalan Sungai Tangka. Proposal ini selanjutnya akan diteruskan langsung oleh gubernur kepada Presiden Joko Widodo. Tujuannya, meminta diskresi di tengah kebijakan moratorium pemekaran wilayah.
“Usulannya sudah sangat memenuhi syarat. Kita terhalang dengan moratorium. Tetapi oleh Pak Gubernur akan berusaha untuk minta perhatian khusus ke Bapak Presiden. Tidak menunggu moratorium,” ucap Basmin usai pertemuan.
Dia melanjutkan, Luwu Tengah sudah mendesak untuk menjadi DOB. Dengan pertimbangan, untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada publik yang selama ini dinilai tidak efektif dan efisien.
Selain sudah memenuhi persyaratan administrasi, Basmin mengklaim segala sarana dan infrastruktur pemekaran Luwu Tengah sudah disiapkan. Rencananya akan ada enam kecamatan. Dengan Kecamatan Walenrang digadang-gadang jadi ibu kota kabupaten.
“Infrastruktur sudah siap dari 10 tahun lalu. Kantor kecamatan, sekolah, pendidikan, kesehatan dan jalanan itu sudah cukup. Ada enam kecamatan. Jumlah penduduknya sekitar 140 ribu jiwa lebih. Wajib pilih 70.000 jiwa lebih. Kita sudah siap segalanya,” urai dia.
Basmin berharap, dalam waktu dekat proposal yang diajukan Pemkab Luwu kepada gubernur bisa segera mendapat persetujuan presiden. Apalagi hal ini sudah menjadi keinginan masyarakat Luwu sejak lama.
“Seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam kaitan pembentukan daerah otonomi baru sudah lengkap, sampai pada rekomendasi DPD RI. Semua terlampir. Insyaallah, perhatian Pak Gubernur telah fokus pada permintaan masyarakat Luwu untuk daerah khusus,” pungkas Basmin.
Wabup Luwu Syukur Bijak memastikan, pihaknya sudah memenuhi segala persyaratan untuk pemekaran Luwu Tengah. Tahapannya sisa mendapat persetujuan presiden.
“Terkait pemenuhan syarat-syaratnya, kita sudah lewat dari persoalan itu. Sudah menenuhi semua syarat. Karena itu, pada hari ini (kemarin)kita menyerahkan proposal kepada Pak Gubernur terkait usulan pemekaran Luwu Tengah. Itu pertanda bahwa Pak Gubernur serius ingin menunaikan keinginan masyarakat kita,” ujar Syukur.
Ketua Forum Pemekaran Luwu Tengah ini pun menyebutkan, ada dua dasar yang melatarbelakangi Luwu Tengah didorong jadi daerah otonomi baru. Yakni untuk pendekatan pelayanan pemerintahan, dan kemajuan sektor ekonomi di daerah yang akan dimekarkan.
“Kita yakin dan percaya, manakala tidak dilakukan pemekaran, masyarakat daerah ini akan jauh dari pelayanan pemerintahan,” tandas dia.
Syukur menambahkan, gubernur pun sudah paham akan kondisi ini. “Sekiranya Luwu Tengah ini menjadi daerah diskresi atau daerah yang diusulkan secara khusus, karena sangat dibutuhkan pemekarannya,” jelasnya.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah berjanji, secepatnya proposal pemekaran Luwu Tengah akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Dia menilai Luwu Tengah sudah sangat layak untuk hadir.
“Karena selama ini masyarakat di Walenrang-Lamasi (Walmas) kesulitan untuk mengurus sesuatu, khususnya administrasi kependudukan,” ungkap Nurdin.
Jadi, kata dia, walaupun ada moratorium pembentukan DOB baru, gubernur berharap pusat bisa memikirkan agar memberikan diskresi untuk pembentukan Luwu Tengah.
“Targetnya secepatnya. Saya akan bawa langsung ke Kemendagri dan jelaskan bahwa ini adalah kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (rhm/rus)
NA Ingin Diskresi Pembentukan Luwu Tengah
