PANGKEP, BKM — Bupati Pangkep, H Syamsuddin Hamid mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya dihadapan tim Komisi V DPR RI yang berkunjung ke Pangkep, Rabu (18/12). Menyusul penetapan ganti rugi lahan proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Kabupaten Pangkep yang dinilai tidak pantas.
Komisi V DPR RI sendiri ikut turun tangan terkait pembebasan lahan KA yang sedang carut marut dan terus menuai protes dari warga di wilayah Pangkep. Warga Pangkep baru sekitar 10 persen yang sepakat dengan harga pembebasan lahan kereta api yang ditetapkan pihak tim apresial.
Kisruh penetapan hargs yang krmudian diprotes warga Pangkep. Akhirnya mengundang perhatian dari Komisi V DPR RI yang berjumlah 15 orang mendatangi Pemkab Pangkep untuk menyerap aspirasi perihal pembebasan lahan.
Bupati Pangkep, H. Syamsuddin Hamid , saat menerima tim Komisi V DPR di kantor bupati,mengatakan, hanya satu permasalahan mengapa masih kurang warga yang tidak merelakan lahan untuk kereta api, karena masalah tidak ada kesepakatan harga.
Syamsuddin juga menyayangkan karena pihak Pemkab Pangkep tidak dilibatkan dalam penentuan harga dan urusan administrasi lainnya. ”Sebagai pimpinan daerah, kami baru mengetahui tentang pembebasan lahan kereta api tiga bulan yang lalu,” terang bupati dihadapan para anggota DPR Komisi V yang dipimpin H Syarif Abdullah Alkadri.
Sementara itu, salah seorang dari anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kadi yang merupakan legislator asal Sulsel. Dikatakan, pihaknya merasa kecewa dengan tim apresial yang mematok harga masih sangat rendah.
Hamka mengatakan, sampai kapanpun masalah ini tidak akan menemukan solusi. ”Saya merasa malu dengan warga Pangkep. Karena sudah enam kali saya ke sini untuk lahan kereta api, tapi belum juga ada solusinya,” ucap Hamka. (udi/mir/c)
Bupati Keluhkan Ganti Rugi Lahan ke DPR RI
