MAKASSAR, BKM — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel menilai, Abdul Hayat Gani sejauh ini, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum berjalan maksimal di Provinsi Sulsel.
Menurut Abdul Hayat, salah satu kendala yang membuat program ini tidak berjalan sesuai harapan karena kurangnya koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota.
“Ini yang perlu dievaluasi kembali. Kabupaten/kota yang ada diharap melakukan koordinasi. Masalah jarak bukan yang menjadi kendala, tetapi kesediaan untuk selalu membangun komunikasi, sehingga rapat evaluasi ini sangat penting untuk koordinasi,” ungkapnya saat membuka Rapat Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, di Hotel Aston Makassar, akhir pekan lalu.
Ditemui selepas acara, Abdul Hayat, menambahkan, setiap program yang dilaksanakan tentu terdapat kendala.
“Kita akan segera tindak lanjuti. Misalnya yang paling sering muncul itu perbedaan persepsi dengan kepala dinasnya, itu yang kita luruskan,” kata Abdul Hayat.
Bagi masyarakat penerima program BPNT, Abdul Hayat berpesan agar rajin mengikuti perkembangan program tersebut. Ia ingin memastikan, prinsip 6T terlayani. Yaitu Tepat Sasaran, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.
“Kalau ada yang tidak tepat, laporkan ke Dinas Sosial terdekat atau ke kepolisian terdekat,” pesan Abdul Hayat.
Ia berharap agar masyarakat yang sudah mampu sadar untuk tidak lagi meminta BPNT tersebut.
“Itulah kesadaran kita, begitu orang yang mampu mengambil bantuan itu, maka ada orang lain di luar sana yang semestinya memiliki jatah bantuan harus mengantri. Dinas Sosial harus lebih pro aktif,” tutupnya.
Sebelumnya, saat melakukan kunjungan ke Sulsel belum lama ini, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung, menjelaskan, BPNT mulai disalurkan sejak September 2019 di seluruh wilayah Indonesia.
Andi menyampaikan bahwa untuk membuat program BPNT berjalan lancar. Prinsip 6T harus dapat diwujudkan. 6T tersebut terdiri dari Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi.
Melalui program bansos tersebut Andi menekankan efek bahwa masyarakat miskin yang sebanyak 15 juta dapat mengenal kartu ATM dan meningkatkan pengetahuannya tentang perbankan.
“Hal ini adalah salah satu dari pemberdayaan pada kerja pengentasan kemiskinan yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mengenal bank,” jelas Andi. (rhm)
Sekprov Sarankan BPNT Perlu Dievaluasi
