MAKASSAR, BKM– Tak terasa tinggal beberapa hari lagi memasuki Tahun 2020 dan mengakhiri 2019. Di tahun tersebut pasti ada saja yang menggembirakan, seperti yang akan dirasakan oleh 9.000 guru honor di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.
Rencananya, 2020, Pemprov Sulsel akan fokus pada peningkatan kesejahteraan guru honorer di Sulsel.
Jika selama ini, honor mengajar yang mereka terima sebesar Rp10 ribu per jam, maka tahun depan akan naik dua kali lipat.
Pemprov Sulsel melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel sedang menghitung-hitung anggaran yang bakal disiapkan jika rencana tersebut direalisasikan.
Menurut Sekretaris Disdik Sulsel, Setiawan Aswad, menjelaskan, rencana itu saat ini masih sementara dievaluasi.
Pihaknya menunggu pembahasan di tingkat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Saat ini, draf RAPBD masih di Kemendagri.
“Kita berharap rencana ini bisa berjalan mulus demi kesejahteraan para guru honorer,” ungkapnya, Minggu (29/12).
Tahun ini, anggaran yang disiapkan Pemprov Sulsel mencapai Rp38 miliar lebih untuk membayar guru honorer yang jumlahnya sekitar 9.000 orang. Namun sebanyak 7.000 diantaranya ditanggung melalui APBD Sulsel.
Setiawan melanjutkan, kendati ada rencana pemangkasan tenaga nonASN namun guru honorer disebutnya tidak termasuk. Sulsel disebutnya justru kekurangan guru. Terutama guru SMK atau guru produktif.
“Tahun ini saja ada 500 pensiun guru. Namun kita tidak diberi kuota di penerimaan CASN,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Sulsel, Asri Sahrun Said, mengatakan, penghasilan guru honorer saat ini memang jauh dari standar kelayakan. Menurutnya, honorer diupah Rp10 ribu perjam. Bila mengajar 24 jam seminggu, praktis per pekan penghasilannya Rp240 ribu.
“Artinya sebulan di kisaran Rp960 ribu pendapatannya. Itu jauh dari standar. Kalau jamnya tidak cukup, gaji tentu lebih rendah,” ungkapnya.
Sehingga pihaknya berencana menaikkan insentif honorer tahun depan. Kata dia, Gubernur sudah memberi sinyal untuk mendorong kesejahteraan para honorer. Menurutnya, para honorer juga harus hidup layak.
“Kalau saya sih, usulnya bisa insentif menjadi Rp20 ribu per jam. Kita harap lancar nanti. Kami sedang perjuangkan bisa ditingkatkan. Ada 9.000 honorer, sekitar 7.000 itu ditanggung APBD,” bebernya.(rhm)