PAREPARE, BKM — Masa kepengurusan PGRI Kota Parepare telah berakhir per Desember 2019 lalu. Tapi hingga kini struktur kepengurusan yang baru masih belum jelas karena belum terbentuknya panitia pemilihan pengurus PGRI periode mendatang.
Molornya pemilihan kepengurasan baru disebabkan adanya kisruh berkepanjangan setiap kegiatan POR PGRI. Panitia pelaksana tidak transparan laporan keuangan mulai dari POR PGRI di Bantaeng tahun 2015 dan di Malili Lutim tahun 2017.
Mosi tidak percaya terhadap Panpel POR PGRI muncul karena bendahara pengurus PGRI Parepare juga menjabat bendahara di Panpel POR PGRI. Bendahara adalah suami istri Ketua PGRI Anas Azis dan Hj A Hestiawaty.
“Belum ada kepastian kapan dilaksanakan pemilihan pengurus baru. Pengurus lama harus mempertanggung jawabkan dana masuk dan keluar pada kegiatan POR PGRI Bantaeng dan Malili ” ujar Makmur, pengurus PGRI Cabang Bacukiki Barat.
Ada dua sumber dana yang harus dipertanggung jawabkan panitia POR PGRI yakni APBD dan sumbangan anggota sekitar Rp 200 juta.
“Kita tidak mau lagi dibodoh-bodohi seperti kerbau diikat hidungnya ditarik kiri kanan, ” tegas Makmur.
Ketua panitia lokal POR Bantaeng Tajrin mangatakan beberapa kali minta daftar pemasukan dan pengeluaran dana di bendahara tapi tak pernah ada.
Kepala Inspektorat Kota Parepare Husni Syam Senin (30/12) mengatakan pihaknya belum tau laporan penggunaan dana APBD oleh pengurus PGRI. (mup/C)
Pengurus PGRI tak Jelas
