Pengusaha Film Asal Sulsel Surati Jokowi

MAKASSAR, BKM — Nicky R Vatvani adalah pengusaha production house (PH) asal Kota Makassar. Pria berusia 55 tahun ini lahir, besar, dan berdomisili di Kota Daeng.
Sebagai bagian dari kecintaannya terhadap perfilman Tanah Air, khususnya perkembangan PH dan sineas di daerah Sulawesi Selatan, ia pun berkirim surat ke Presiden RI Joko Widodo.
Dalam suratnya, Nicky menyebut bahwa sejak tahun 1980-an hingga sekarang, dirinya tetap fokus di bidang usaha perfilman. Lebih kurang 30 judul film telah dihasilkannya. Sebagian besar sudah tayang di bioskop.
”Hingga hari ini tercatat lebih kurang 20 judul film produksi anak-anak bangsa dari Sulawesi Selatan telah siap untuk tayang. Di Indonesia beberapa group bioskop yang merajai, atau yang tumbuh dan berkembang merata di seluruh pelosok Indonesia, mungkin dapat disebut ”kartel”. Kami dari PH takluk, dan tidak dapat berbuat apa-apa, manakala pihak managemen bioskop menggantung permohonan jadwal tayang kami sepanjang waktu,” ungkap Nicky dalam suratnya.
Namun ironisnya, ada juga PH tertentu yang diprioritaskan, terutama dari Jakarta. Nicky menyebut ini sebagai diskriminasi. Belum lagi, film nasional dipertarungkan dengan film-film impor. Terkadang, sebelum film nasional ditayangkan, sehari sebelumnya sudah ditayangkan/diadang terlebih dahulu oleh film impor.
”Perlakuan pemilik bioskop tersebut, secara nyata telah mengabaikan program kerja dan instruksi Bapak Jokowi pada saat awal memimpin bangsa Indonesia di periode pertama 2014-2019 silam dengan mengedepankan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Ironisnya, lanjut Nicky, penayangan film impor justru diprioritaskan. Padahal film tersebut mempertontonkan budaya dan kehidupan luar yang bebas, keras dan fulgar. Hal itu akan berdampak mematikan film nasional yang justru mengutamakan keragaman, suku dan budaya, serta kearifan lokal bangsa Indonesia.
”Selain itu, demi kesuksesan Bapak Jokowi memberantas mafia kartel-kartel di tanah air, kami juga bermohon, agar bapak berkenan memerintahkan menteri keuangan, atau lembaga dan instansi terkait, untuk memeriksa pendapatan negara dari sektor perfilman dan juga bersumber dari bioskop,” terangnya.
Khusus di Sulawesi Selatan, lanjut Nicky, ia bersama kawan sineas Makassar telah memproduksi tujuh judul film, baik yang semetara proses, maupun sudah selesai dan siap tayang yang hingga saat ini belum mendapat jadwal tayang. Antara lain Taro Ada Taro Gau, May Day, Lolai, Walking Dead, De ToEng, Makassar Under Round, dan Mappacci.
Dari jumlah itu, ada yang sudah hampir dua tahun belum juga mendapatkan jadwal tayang. Sedangkan produksi teman PH lain, seperti film Balla Puang, Badik, Toraja in Love, Jalangkote Rasa Keju, Malulo, Coto Vs Konro dan lainnya masih dalam proses. ”Hal ini dapat mengancam kebangkrutan dan kerugian yang amat besar industri kreatif perfilman nasional, baik para pengusaha, maupun sineas yang sudah merupakan profesi mata pencarian mereka di dunia perfilman,” jelasnya.
Ia kemudian peraturan pemerintah (PP) yang sudah sembilan tahun tidak dilaksanakan. Selain itu, pengaturan penayangan film nasional 60 persen dan dan import 40 persen sama sekali tidak digubris dan diindahkan oleh manajemen bioskop. Justru membaliknya, penayangan film import 60 persen dan 40 persen film nasional. Itu pun terkadang tidak terpenuhi.
Nicky berharap Presiden Jokowi dapat menerima pihaknya untuk bersilaturahim, bertemu langsung, untuk mendengar berbagai kendala dan permasalahan yang dialami dan rasakan sekarang ini. Sekaligus menyerahkan berbagai data dan fakta yang mengganjal perkembangan perfilman nasional. (*/rus)