SESI diskusi Mempoki ri BKM (Membahas Problematika Kota Kita di BKM) kembali bergulir. Di awal tahun 2020, tepatnya pada Jumat (3/1), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Iskandar menjadi narasumber.
Ada banyak informasi yang dibagikan Iskandar di depan awak redaksi BKM. Mulai dari rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), ruang terbuka hijau (RTH), hingga pengelolaan bank sampah.
Menurut Iskandar, pemerintah kota kian serius mengatasi masalah sampah di tahun ini. Apalagi Makassar menjadi salah satu kota yang mendapat proyek strategi nasional pembangunan PLTSa.
Iskandar menerangkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 35 tahun 2019, ada 12 kota yang mendapat proyek strategi nasional ini. Makassar salah satunya. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat di kota ini tergolong cukup besar, yakni mencapai 1.000 ton per hari.
Saat ini, lanjut Iskandar, PLTSa Makassar sudah memasuki tahap pra feasibility study (FS). Bulan ini akan memasuki tahap market sounding. Setelah itu baru masuk proses pelelangan.
“Ini teknologi Korea yang dihibahkan ke pemkot. Bulan ini market soundingnya. Beberapa kota lainnya sebenarnya malah sudah market sounding. Jabar bahkan sudah pelelangan. Setelah kita FS baru lelang,” jelasnya.
Pemerintah, ditambahkan Iskandar, juga telah merencanakan pembebasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Perluasan ini dilakukan, selain untuk menambah daya tampung sampah di sana, juga sebagai syarat berdirinya TPA bintang lima, yang di dalamnya mencakup PLTSa.
Saat ini sudah 2,5 hektare a lahan yang telah dibebaskan. Sisanya telah diajukan di tahun ini seluas 2,7 ha.
“Sekarang kan sudah ada 2,5 hektare bebas. Kita minimal 5 ha. Tahun ini sudah diajukan. Akan masuk di perubahan (APBD) seluas 2,7 ha,” ungkap Iskandar.
Jika melihat TPA di Jepang, maka di sana sudah amat modern. Di beberapa TPA di Negeri Sakura, bukan lagi sampah yang dibuang di TPA, melainkan abu hasil pembakaran sampah.
“Kalau kita melihat TPA di Jepang, yang dibuang di sana itu abunya saja. Hasil pembakaran dari insenerator. Harusnya kita juga bisa menerapkan hal serupa,” imbuhnya.
Selain PLTSa, bank sampah di Makassar juga siap dimaksimalkan. Sebagai satu-satunya pemerintah kota yang mengelola bank sampah di Indonesia, Iskandar mengatakan bank sampah di Makassar telah bermanfaat bagi banyak masyarakat.
Misalnya, beberapa warga bahkan bisa membeli perlengkapan sekolah untuk anaknya dari bank sampah. Bahkan hingga membeli handphone dari hasil sampah ini.
“Bank sampah di Makassar sekarang sudah ada 1000. Yang intens beroperasi ada 600-an. Bahkan di beberapa bank sampah ada program sampah tukar beras, seperti di Rapokalling. Ada juga sampah tukar galon dan gas, dan sebagainya,” jelas Iskandar.
Beberapa hotel dan rumah bahkan telah berpartisipasi dalam menyukseskan program bank sampah ini. Contohnya, sebut Iskandar, yakni Hotel Claro dan Rumah Sakit St Khadijah. Bahkan di sana ada kantor khusus bank sampah.
“Hotel Claro saja itu, bisa menghasilkan Rp4 juta dari sampah saja. Mereka bahkan ada kantor khusus bank sampah,” papar Iskandar.
Realisai bank sampah untuk penanganan sampah di 2019 sendiri, saat ini baru mencapai 3 persen dari seluruh sampah di Makassar. Tahun lalu disiapkan anggaran hingga Rp3 miliar, namun yang digunakan hanya Rp2,04 miliar. Sementara perputaran uang di bank sampah bisa mencapai 1,6 miliar pertahunnya.
Masih soal sampah, Iskandar juga mengimbau kepada para perusahaan akan peduli terhadap sampah dan limbahnya. Salah satunya usaha warung kopi dan bengkel. Mereka diingatkan untuk memperhatikan limbah yang dihasilkan.
Iskandar menerangkan, warkop juga memiliki limbah berupa sisa-sisa kopi. Limbah itu sebaiknya tidak langsung dibuang ke selokan. Melainkan ditampung terlebih dahulu, lalu dibuang di tempat yang semestinya.
Begitu juga dengan bengkel, limbah sisa oli dan sebagainya juga harusnya ditampung terlebih dahulu. Tidak langsung dibuang ke tanah, apalagi selokan.
“Warkop saja kita minta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Limbah sisa kopi yang dibuang di selokan biasanya harusnya ditampung dulu. Sekarang baru 20 persen yang sudah memiliki SPPL. Itu wajib. Kalau tidak dimiliki, diberi sanksi administrasi. Untuk urus SPPL itu gratis,” jelas Iskandar.
Pohon Pengganti
Selain soal PLTSa, dalam diskusi juga mengemuka soal penanganan RTH. Salah satunya terkait pengelolaan penggantian pohon yang ditebang oleh pelaksana proyek tol layang AP Petta Rani.
Kepala Bidang RTH DLH Kota Makassar Bahar Cambolong yang hadir mendampingi Iskandar, mengakui pelaksana proyek telah mengganti pohon yang ditebang untuk pelaksanaan pembangunan. Kompensasi yang diterima pemerintah kota, yakni satu pohon yang ditebang diganti dengan lima pohon baru.
”Jadi satu pohon diganti lima pohon. Ada 5.060 pohon semua. Semua dia tanam sedri. Sudah dipenuhi janjinya. Bahkan kalau ada yang mati, diganti lagi. Mereka wajib melakukan pemeliharaan selama tiga bulan. Jika setelah tiga bulan dan pohon tidak mati, maka akan diserahkan ke pemerintah kota. Pemerintahlah yang akan melanjutkan perawatannya,” terang Barcam, sapaan akrab Bahar Cambolong.
Ia menyebut, ada tiga jenis pohon yang ditanam pada lokasi yang telah ditetapkan. Yakni ketapang kencana, tapebuya, dan karet kuning.
”Karet kuning (ditanam) di Tallasa City. Kalau ketapang kencana dalam kota, seperti Madukelleng, Dangko, Satando, dan Biringkanaya,” terangnya.
Bukan cuma mengganti pohon, di bawah tol layang nantinya juga akan dibuat taman. Bunga-bunga akan ditanami di sana guna memperindah jalan. (nug/rus)