MAKASSAR, BKM–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru kembali mengingatkan kepada masyarakat khususnya TNI, Polri termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak memberikan dukungan KTP mereka kepada bakal calon bupati yang ingin maju melalui jalur perseorangan atau independen.
Ketua Bawaslu Kabupaten Barru, Muhammad Nur Alim bahkan meminta kepada Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu, jika tugas utamanya yakni bagaimana mencari tahu jangan sampai ada dari kalangan ASN mendukung kandidat tertentu dengan cara menyerahkan dukungan KTP.
“Kita sudah meminta kepada Panwascam saat bimbingan teknis agar mulai bekerja dan mengawasi jangan sampai ada dari kalangan ASN menyerahkan dukungan kepada bakal calon perseorangan,” kata Muhammad Nur Alim.
Dirinya menyebutkan jika ada ASN yang melakukan politik praktis maka itu pelanggaran. “Kalau terbukti dan itu unsur kesengajaan menyerahkan dukungan (KTP) pastinya pelanggaran, dan saya kira juga dukungan TNI, Polri dan ASN, tidak memenuhi syarat jika KPU melakukan verifikasi administrasi,” beberanya.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad sebelumnya juga telah menyampaian kepada Panwacam jangan sampai ASN ikut-ikutan memberikan dukungan dan itu bisa dikatakan pelanggaran ketidak netralnya. “Jangan sampai teman ASN memberikan dukungan dan saya yakin juga teman-teman di KPU tidak akan menerimanya (dukungan ASN),” singkatnya.
Diketahui Komisi Pemilihan Umum akan memerima dukungan jalur perseorangan pada 19 Februari 2020 – 23 Februari 2020 mendatang.
Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, jika saat penyerahan tersebut ditemukan maka KPU tidak langsung mecoret tapi hanya memberikan tanda.
“Kita tandai dulu pada saat verifikasi adminisrasi. Setelah itu kita verifikasi dilapangan, apakah betul dia sebagai ANS, jika benar kita langsung coret karena tidak memenuhi syarat,” kata Gunawan. (rif)
KTP ASN dan TNI-Polri tak Sah
