MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulsel segera mendistribusikan 15 Bus Rapid Transit (BRT) ke sejumlah kabupaten/kota di Sulsel. Rencana tersebut menjawab ancaman dari Kementrian Perhubungan RI yang akan menarik semua BRT yang selama ini tidak dipergunakan oleh pemprov.
Memang selama setahun ini, 15 BRT hanya terparkir di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kajian yang kurang disebabkan menjadi alasan utama terparkirnya BRT ini.
Kedepan, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah, menegaskan, tak mau melihat hal seperti ini lagi. Ia kini tengah merancang sistem kerja BRT di beberapa daerah, supaya bisa beroperasi dengan baik.
Kata Nurdin, BRT yang terparkir sudah akan diserahkan ke beberapa daerah. Daerah yang kemungkinan didistribusikan BRT untuk sementara adalah Toraja dan Bulukumba.
Namun kini masih dalam proses pengurusan pajak dan BPKB dari beberapa BRT. Setelah selesai, Nurdin berjanji akan langsung mendistribusikannya.
“Sudah mau diserahkan (ke Toraja dan Bulukumba). Tapi BRT ini baru kita bayar pajaknya. BPKB nya juga baru selesai dibuat. Gimana mau diserahkan kalau dalam kondisi bodong kan. Ini mi saya bilang, kedepan harus terencana. Ketika kita menerima sesuatu, kita persiapkan semuanya,” jelas Nurdin.
Nurdin juga menjelaskan, tengah mengkaji persiapan beroprasinya BRT di Makassar lebih maksimal dan modern. Halte-halte akan dibuat lebih kecil, dan ada buku saku jadwal bus untuk para penumpang.
“Makassar kita siapkan sebagai kondisi kota metro. Kajiannya sekarang sudah kita buat. Haltenya ndak terlalu besar. Nanti masing-masing ada buku saku jadwal bus. Kalau sekarang bagaimana orang mau naik bus,” tambah Nurdin.
Gubernur juga tengah merancang supaya BRT ini bisa beroperasi di Bandara, yang langsung menghubungkan ke beberapa hotel. Sehingga diharapkan para widatawan bisa lebih nyaman berkunjung ke Makassar.
Memang sebelumnya, gubernur mewanti wanti Dinas Perhubungan, untuk segera mengoperasikan bus yang ada di Lapangan Upacara Kantor Gubernur. Paling lambat bus itu harus dioperasikan akhir januari 2020.
“Saya tidak mau lagi melihat bus ada di lapangan upacara. Dishub mesti segera mengoperasikannya,” kata NA sapaan akrab Nurdin Abdullah.
Menurutnya, dishub mesti membuat desain rekayasa lalu lintas dan kajian atas daerah daerah yang rawan kemacetan.
“Dishub yang mesti mengatur lalin. Jangan lagi ada pak ogah. Dengan beroperasinya bus diharapkan akan memperlancar arus lalu lintas,” katanya.
.Ia juga mewanti wanti ASN untuk senantiasa bekerja dengan baik. Amanah rakyat harus dijalangkan dan dipertanggungjawabkan. Ubah mendset untuk berpikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat melalui APBD, bukan apa yang bisa didapatkan dari APBD untuk kepentingan pribadi ,”katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Samsibar, mengatakan, belum mengetahui kondisi teknis dari BRT ini. Samsibar yang baru dilantik Rabu kemarin baru akan berkoordinasi dengan staffnya.
Senada dengan Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Provinsi Sulsel, Idham Kadir.Ia juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal BRT yang terparkir di Kantor Gubernur. Bahkan untuk jumlahnya sendiri Idham mengatakan tidak tahu.
“Jumlahnya tidak tahu ka. Coba tanya dishub, kah programnya kemenhub toh,” katanya singkat.(nug)
Tolak Diambil Pusat, BRT Dikirim ke Daerah
