MAKASSAR, BKM — Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar menggelar dialog terkait infrastruktur untuk layanan publik, Selasa (21/1) di Ruang Pertemuan Sipakalebbi Kantor Wali Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa infrastruktur yang disiapkan pemerintah kota, sekaligus apa harapan warga. Dialog dibuka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Hadijah Iriani.
Direktur Kopel Makassar Ahmad Tang mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan ini sebagai salah satu upaya bagaimana Pemkot Makassar bisa mewujudkan layanan publik yang berkualitas. Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan warga adalah terkait sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah.
“Melalui diskusi ini, pemerintah bisa menggali informasi apa yang paling sering dikeluhkan warga. Sekaligus bisa menjadi salah satu acuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk ditindaklanjuti,” kata Ahmad Tang.
Dia menambahkan, sesuai data dari aduan aplikasi Lapor yang terintegrasi ke Kemenpan RB, KSP, dan Ombudsman, laporan warga Makassar yang paling banyak dikeluhkan terkait infrastruktur adalah persoalan drainase serta jalan.
Untuk drainase, terkait sampah yang menghambat aliran air, sedimentasi, dan lainnya. Sementara soal jalan adalah jalan rusak serta berlubang. Persoalan-persoalan tersebut juga mengemukan pada saat diskusi.
Sejauh ini, Ahmad Tang menilai respons Pemkot Makassar dalam menindaklanjuti keluhan yang masuk cukup cepat. “Cukup responsif. Tapi ada juga aduan yang lamban ditangani,” tambahnya.
Dia pun berharap masyarakat tidak segan-segan melaporkan berbagai persoalan publik ke pemerintah.
Kepala Bappeda Makassar Andi Hadijah Iriani mengatakan, ada dasarnya pemkot berusaha merespon segala keluhan maupun kebutuhan masyarakat. “Itu kan sudah jadi tugas pemerintah. Menjadi pelayan masyarakat,” jelasnya.
Namun, lanjut dia, warga juga perlu memahami jika dalam bekerja, pemerintah punya keterbatasan. Namun tetap seoptimal mungkin akan ditindaklanjuti.
Ia berharap warga menggunakan momen musrenbang di tingkat kelurahan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, agar bisa ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam agenda perencanaan pembangunan.
Selain diikuti NGO dan masyarakat umum, diskusi itu juga melibatkan mahasiswa dan sejumlah tokoh masyarakat. (rhm/rus)
Drainase dan Jalan Rusak Paling Banyak Dikeluhkan
